JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Keberhasilan kepemimpinan tidak cukup diukur dari capaian program dan prestasi administratif, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan sambutan pada Forum Diseminasi Studi Pembelajaran Penjabat Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pilkada Serentak dalam Isu Layanan Dasar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Lebih lanjut, Bima mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui besarnya anggaran, kecakapan politik, maupun pencapaian administratif. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi antara kebijakan, kinerja pemerintah, dan pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan.
“Satu hal yang tidak ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), satu hal yang tidak pernah ditulis di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yaitu kepercayaan atau trust. Ini adalah modal utama,” jelasnya.
Kepercayaan ini dibutuhkan oleh kepala daerah termasuk yang berstatus penjabat (Pj.). Ia pun menyoroti tantangan yang dihadapi Pj. kepala daerah, mulai dari persoalan legitimasi politik, ketidakpastian masa jabatan, hingga kebutuhan beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial setempat.
Meski demikian, Pj. kepala daerah memiliki keunggulan berupa ruang pengambilan keputusan yang relatif lebih independen serta pengalaman birokrasi dan jejaring pemerintahan di tingkat nasional. “Tidak punya mindset memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu kecuali soal kinerja birokrasi,” ujarnya.
Menurut Bima, berbagai tantangan dan keunggulan tersebut pada akhirnya bergantung pada kapasitas kepemimpinan masing-masing individu. “Karena plus minusnya sama [dengan kepala daerah definitif], peluang dan tantangannya sama. At the end of the day, it’s all about personal leadership,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif harus berangkat dari kemauan untuk melayani masyarakat. Orientasi tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan publik yang tidak hanya memastikan kehadiran pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Bima berharap studi pembelajaran terhadap Pj. kepala daerah yang dibukukan tersebut dapat menjadi referensi untuk memperkuat kepemimpinan pemerintahan daerah. “Ini akan menjadi sosok-sosok yang memberikan kontemplasi, memberikan sosok-sosok tidak saja menginspirasi, tapi membuat kita merenung tentang arti kepemimpinan,” tandasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Counsellor Governance and Human Development DFAT Kedutaan Besar Australia Joanna O’Shea, Team Leader Program SKALA Petra Karetji, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Akmal Malik, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, serta pejabat terkait lainnya.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
