JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayati, S.H., mendorong agar berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) dihimpun menjadi rekomendasi bersama untuk kemudian dibawa ke tingkat pembahasan kebijakan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam _Focus Group Discussion_ (FGD) bertajuk Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama pimpinan PTS se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (6/7/2026), di Ruang Sidang Komisi, Gedung AR Fachruddin A Lantai 5 UMY.
Menurut Esti, forum yang diinisiasi UMY menjadi ruang strategis bagi DPR untuk memperoleh masukan secara langsung dari perguruan tinggi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Aspirasi tersebut, menurutnya, akan menjadi bekal penting dalam pembahasan kebijakan bersama pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Yang penting adalah apa yang ingin kita sampaikan kepada Menteri. Selain surat resmi sebagai bentuk komitmen bersama, forum ini juga menjadi ruang untuk mengumpulkan poin-poin penting yang nanti bisa kami perjuangkan,” ujarnya.
Dalam paparannya mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Esti menjelaskan bahwa sebagian besar program prioritas nasional di bidang pendidikan masih berfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, seperti Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, Sekolah Garuda, serta peningkatan kesejahteraan guru. Sementara itu, perhatian terhadap pendidikan tinggi dinilai masih relatif terbatas.
“Saya mohon maaf, ternyata belum banyak sentuhan untuk perguruan tinggi, kecuali beberapa program yang sangat terbatas. Padahal, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia,” ungkapnya.
Berdasarkan dokumen RKP yang dipaparkannya, arah pengembangan pendidikan tinggi saat ini lebih banyak difokuskan pada program Sekolah Garuda, Garuda Transformasi, dan _Medical University._ Sementara itu, berbagai kebutuhan penguatan perguruan tinggi, khususnya PTS, belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Selain memaparkan arah kebijakan nasional, Esti mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI saat ini tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) untuk mengevaluasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
Salah satu perhatian utama DPR, lanjutnya, adalah memastikan pelaksanaan jalur mandiri di perguruan tinggi negeri tidak memberikan dampak negatif terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta.
“Kami sudah menyampaikan kepada kementerian agar mekanisme SPMB tidak mengganggu proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Jalur mandiri perlu memiliki kepastian waktu sehingga PTS juga memperoleh ruang yang adil,” jelasnya.
Selain persoalan SPMB, Komisi X DPR RI juga terus mendorong evaluasi terhadap besaran bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) serta penguatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTN) agar keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di PTS semakin terjamin.
Esti mengakui bahwa selama ini pembahasan anggaran pendidikan di DPR lebih banyak berfokus pada pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan serta implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pendidikan dasar gratis. Oleh karena itu, ia berharap komunikasi antara DPR dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Terus terang, saat itu saya belum sempat bertemu dengan Prof. Zuly Qodir sehingga belum banyak memperoleh masukan yang spesifik mengenai persoalan perguruan tinggi. Ke depan, saya berharap komunikasi seperti ini semakin sering dilakukan agar kebijakan yang kami bahas benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Menutup paparannya, Esti menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam FGD tersebut akan menjadi bahan pembahasan Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurutnya, kebijakan pendidikan tinggi harus disusun berdasarkan kondisi riil yang dihadapi perguruan tinggi, khususnya PTS, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (gla)
Sumber : Humas Umy
