Eks Dirut PGN Hendi Prio Ditahan KPK dalam Kasus Jual Beli Gas

Rabu, 1 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) periode 2008-2017 Hendi Prio Santoso (tengah) dikawal petugas usai dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/10/2025). (Antara Foto)

Mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) periode 2008-2017 Hendi Prio Santoso (tengah) dikawal petugas usai dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/10/2025). (Antara Foto)

Hendi akan menjalani penahanan pertama selama 20 hari di Rumah Tahanan Cabang KPK Merah Putih, Jakarta, sejak 1 hingga 20 Oktober 2025.

“Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup terkait dugaan korupsi dalam perjanjian jual beli gas PGN dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE) periode 2017–2021,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Asep menjelaskan, Hendi diduga menerima 500.000 dollar Singapura dari Komisaris Utama sekaligus pemilik mayoritas saham PT IAE, Aryo Sadewo.

Ia menyusul dua tersangka lain yang lebih dahulu ditahan, yakni Iswan Ibrahim (Komisaris PT IAE 2006–2023) dan Danny Praditya (Direktur Komersial PGN 2016–2019).

Kasus ini bermula dari pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PGN tahun 2017 yang tidak mencantumkan rencana pembelian gas dari PT IAE.

Namun, pada 2 November 2017, terjadi penandatanganan kerja sama antara PGN dan IAE, disusul pembayaran uang muka sebesar 15 juta dollar AS sepekan kemudian.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam hasil pemeriksaan investigatif menemukan adanya kerugian negara sebesar 15 juta dollar AS akibat transaksi tersebut.

Atas perbuatannya, Hendi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ihd)

Berita Terkait

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Berita Terbaru