Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Bareskrim Polri,” ujar Ade di Jakarta, Selasa (20/2/2026).
Penahanan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan perdana pada Senin (9/2). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 85 pertanyaan kepada TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI. Sementara terhadap ARL yang menjabat Komisaris dan juga pemegang saham, penyidik melontarkan 138 pertanyaan.
Satu tersangka lainnya, MY, yang merupakan mantan Direktur PT DSI sekaligus Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, belum memenuhi panggilan pemeriksaan karena alasan sakit. Penyidik menjadwalkan pemanggilan ulang pada Jumat (13/2).
Ade menjelaskan, ketiga tersangka disangkakan melakukan penggelapan dalam jabatan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pembuatan laporan keuangan palsu atau tanpa dokumen sah, serta TPPU. Perbuatan tersebut diduga dilakukan melalui penyaluran pendanaan dari masyarakat menggunakan proyek fiktif dengan memanfaatkan data borrower existing selama periode 2018–2025.
Dalam perkara ini, PT DSI diketahui berperan sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dana (lender) dan peminjam (borrower). Modus yang digunakan adalah mencatut nama peminjam aktif yang masih menjalankan kewajiban angsuran untuk dilekatkan pada proyek-proyek fiktif tanpa sepengetahuan pihak peminjam.
Data tersebut kemudian ditampilkan dalam platform digital PT DSI guna menarik minat lender untuk menanamkan dana. Para lender dijanjikan imbal hasil berkisar 16–18 persen.
Masalah muncul pada Juni 2025 ketika para lender mencoba menarik dana pokok dan imbal hasil yang telah jatuh tempo. Dana tersebut tidak dapat dicairkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp2,4 triliun. (ihd)
