BLTS Sejahtera Dorong Daya Beli, Pemerintah Targetkan Tersalur Penuh November Ini

Senin, 3 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Jennus)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Pemerintah mengebut penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera senilai Rp31,5 triliun untuk memperkuat konsumsi rumah tangga pada triwulan IV-2025. Hingga awal November, sekitar Rp18 triliun telah dicairkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan sisa dana Rp13,5 triliun akan disalurkan seluruhnya bulan ini agar stimulus segera berdampak pada ekonomi nasional. “Harapannya, November seluruh Rp31,5 triliun sudah tersalur untuk memberi dorongan tambahan ke perekonomian,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Bantuan senilai Rp900 ribu per keluarga untuk periode Oktober–Desember 2025 ini menyasar 35,05 juta KPM dari kelompok desil 1–4 atau masyarakat berpenghasilan terendah. Kementerian Sosial mencatat 16,14 juta penerima telah memiliki rekening, sedangkan 18,9 juta lainnya menerima melalui PT Pos Indonesia agar bantuan menjangkau wilayah terpencil.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penyaluran dilakukan tanpa pungutan biaya dan disertai verifikasi lapangan. “Melalui PT Pos, kami melakukan pendataan langsung, termasuk foto rumah dan aset keluarga penerima manfaat,” katanya.

Kebijakan percepatan BLTS ini diharapkan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan tambahan stimulus fiskal tersebut, pemerintah menargetkan laju pertumbuhan PDB triwulan IV-2025 dapat menembus kisaran 5 persen secara tahunan. (ihd)

Berita Terkait

Purbaya Perketat Pembenahan Pajak, Bidik Rasio Perpajakan 12 Persen
Pimpinan OJK dan Jajaran Ramai-ramai Mundur, Otoritas Pastikan Pengawasan Berjalan
Purbaya Yakin Modal Fiskal-Moneter Cukup untuk Pertumbuhan 6 Persen
Riset Ekspedisi Patriot: Potensi Ekonomi Transmigrasi Besar, Tata Kelola Berbasis Data Jadi Kunci
Redam PHK, Menkeu Pilih Buka Akses Modal Kerja ketimbang Beri Insentif
PPN 2026 Masih Dikaji, Pemerintah Menunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya Pilih Barang UMKM untuk Bencana, Tolak Balpres Ilegal
Bea Keluar Batu Bara Berlaku 2026, Pemerintah Ingin Optimalisasi Penerimaan

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 17:43 WIB

Purbaya Perketat Pembenahan Pajak, Bidik Rasio Perpajakan 12 Persen

Jumat, 30 Januari 2026 - 23:47 WIB

Pimpinan OJK dan Jajaran Ramai-ramai Mundur, Otoritas Pastikan Pengawasan Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:05 WIB

Purbaya Yakin Modal Fiskal-Moneter Cukup untuk Pertumbuhan 6 Persen

Rabu, 24 Desember 2025 - 12:56 WIB

Riset Ekspedisi Patriot: Potensi Ekonomi Transmigrasi Besar, Tata Kelola Berbasis Data Jadi Kunci

Selasa, 23 Desember 2025 - 20:06 WIB

Redam PHK, Menkeu Pilih Buka Akses Modal Kerja ketimbang Beri Insentif

Berita Terbaru

Petugas pada Kejaksaan Agung menggiring tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tahun 2022–2024 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (KM)

HUKUM

Rekayasa HS Code Jadi Modus Penyimpangan Ekspor CPO

Selasa, 10 Feb 2026 - 23:44 WIB