JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan sejumlah strategi yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk mengoptimalkan capaian indeks yang dimiliki. Adapun capaian indeks tersebut meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima kunjungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Jabar di Ruang Video Conference Kantor BSKDN, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, hal terpenting yang harus diperhatikan dalam capaian IID adalah penilaian IID tidak dilakukan pada inovasi per inovasi. Akan tetapi, penilaian tersebut dilakukan terhadap ekosistem inovasi di daerah.
“Pastikan inovasi yang terlapor telah memiliki nilai kematangan yang tinggi sehingga nilainya pun akan semakin meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait IKKD, Yusharto mengatakan pihaknya terus berupaya mematangkan metodologi yang digunakan dalam pengukuran, di samping terus melakukan uji coba di daerah. Dia berharap dengan pengukuran tersebut daerah dapat memiliki pemimpin yang berkualitas dan berkinerja baik. Pihaknya juga memiliki ITKPD yang merupakan indeks komposit untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“ITKPD diambil dari 45 indeks yang selama ini sudah dilakukan berbagai lembaga pemerintah dan swasta kepada pemerintah daerah, sehingga kita dapat menentukan proporsi dari setiap indeks yang berpengaruh terhadap tata kelola pemerintah daerah,” tambahnya.
Di lain sisi, Yusharto mengungkapkan Pemprov Jabar telah memperoleh nilai IPKD tertinggi pada klaster kapasitas fiskal daerah tinggi dengan total nilai mencapai 80,879. Nilai tersebut diperoleh dari 6 dimensi yang diukur. Dimensi itu meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); transparansi keuangan daerah; penyerapan anggaran; kondisi keuangan daerah; dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Ia mengungkapkan, skor dimensi tertinggi ada pada dimensi pengalokasian anggaran dalam APBD yang telah mencapai angka maksimal sebesar 20. Sementara itu, skor terendah berada pada dimensi kondisi keuangan daerah yakni sebesar 3,917. Dengan demikian, Yusharto mengimbau agar Pemprov Jabar terus meningkatkan solvabilitas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. “Yang dapat dilakukan dalam waktu dekat yaitu mentransfer hasil-hasil pembangunan menjadi aset agar dimensi kondisi keuangan daerah nilainya meningkat di tahun-tahun berikutnya,” imbuhnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
