Kekurangan 39 Ribu Meubeler Sekolah, DPRD Kota Bekasi Minta Pemkot Prioritaskan di APBD 2027

Kamis, 5 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi kegiatan belajar-mengajar di sebuah sekolah menengah pertama di Kota Bekasi. (Jennus/Dok)

Kondisi kegiatan belajar-mengajar di sebuah sekolah menengah pertama di Kota Bekasi. (Jennus/Dok)

JENDELANUSANTARA.COM, Bekasi — Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyoroti persoalan kekurangan fasilitas pendidikan yang dinilai mendesak untuk segera ditangani Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bekasi, masih terdapat sekitar 39.000 unit meubeler sekolah—meliputi bangku, meja, dan lemari—yang belum terpenuhi.

Kekurangan tersebut, menurut Faisal, berdampak langsung pada kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar di ruang kelas. “Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan ada sekitar 39 ribu kekurangan bangku, meja, dan lemari. Ini harus menjadi prioritas di tahun anggaran berikutnya,” ujar Faisal, Rabu (4/3/2026).

Ia menegaskan, pembangunan ruang kelas baru (RKB) tidak boleh dilepaskan dari penyediaan sarana pendukung yang memadai. Ruang belajar yang bertambah tanpa diimbangi ketersediaan meja dan kursi, kata dia, hanya akan memindahkan persoalan.

“Jangan sampai ada ruang kelas, tetapi tidak ada meja dan kursinya. Daya tampung sekolah juga harus sesuai dengan jumlah siswa,” tegasnya.

Menurut dia, kebutuhan meubeler sekolah seharusnya menjadi bagian integral dalam perencanaan pendidikan tahunan. Dengan jumlah peserta didik yang terus meningkat, terutama di wilayah permukiman padat, perhitungan kebutuhan sarana mesti dilakukan secara presisi dan berbasis data riil di lapangan.

Selain sektor pendidikan, Faisal juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kota Bekasi. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan dari seluruh daerah pemilihan, lanjut dia, harus terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kalau Musrenbang dan Rencana Kerja Dinas disusun dengan baik, pemerataan akan tercapai. DPRD memastikan hasil reses kami dari seluruh dapil bisa diakomodasi dalam RKPD,” ujarnya.

DPRD, kata Faisal, akan mengawal pembahasan anggaran agar persoalan kekurangan fasilitas pendidikan tidak terus berulang setiap tahun. Ia berharap, melalui perencanaan yang lebih matang dan penganggaran yang tepat sasaran, tidak ada lagi siswa di Kota Bekasi yang belajar dengan sarana yang tidak memadai. (ihd)

Berita Terkait

Polres Metro Bekasi Kota dan Pemkot Bekasi Gelar Doa Bersama untuk Indonesia di HUT Bhayangkara ke-80
Abdul Harris Bobihoe Hadiri Forum Nasional APEKSI, Bahas Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota
PSEL Bantargebang Diproyeksikan Jadi Pusat Energi, Edukasi, dan Teknologi Lingkungan
Transformasi Mizuda Perkuat Langkah Bekasi Bangun Kawasan Ekonomi Sirkular di Bantargebang
PPID Disdik Kota Bekasi Dorong Transparansi Distribusi Hasil TKA 2026
DPRD Kota Bekasi Dorong ASN Bersepeda, Tekan Polusi dan Hemat Energi
DPRD Kota Bekasi Soroti RS Budi Lestari, Izin Operasional Terancam Dievaluasi
DPRD Kota Bekasi Minta Pastikan Transparansi Zonasi dan Prestasi dalam SPMB 2026

Berita Terkait

Jumat, 3 Juli 2026 - 19:31 WIB

Polres Metro Bekasi Kota dan Pemkot Bekasi Gelar Doa Bersama untuk Indonesia di HUT Bhayangkara ke-80

Rabu, 1 Juli 2026 - 15:18 WIB

Abdul Harris Bobihoe Hadiri Forum Nasional APEKSI, Bahas Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota

Rabu, 1 Juli 2026 - 10:37 WIB

PSEL Bantargebang Diproyeksikan Jadi Pusat Energi, Edukasi, dan Teknologi Lingkungan

Selasa, 30 Juni 2026 - 13:00 WIB

Transformasi Mizuda Perkuat Langkah Bekasi Bangun Kawasan Ekonomi Sirkular di Bantargebang

Jumat, 29 Mei 2026 - 08:51 WIB

PPID Disdik Kota Bekasi Dorong Transparansi Distribusi Hasil TKA 2026

Berita Terbaru