JENDELANUSANTARA.COM, Beijing — Pemerintah China menyatakan dukungan terhadap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang darurat guna membahas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat (AS). Beijing menilai langkah AS tersebut berpotensi merusak tatanan hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan.
“China mendukung Dewan Keamanan PBB dalam mengadakan pertemuan darurat untuk membahas serangan militer AS terhadap Venezuela dan mendukung Dewan dalam memainkan peran sesuai dengan mandatnya,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (5/1/2026).
Sidang darurat DK PBB digelar pada hari yang sama. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan nasional, kemerdekaan politik, serta integritas teritorial negara. Ia memperingatkan bahwa tindakan AS dapat menciptakan “preseden berbahaya” bagi tatanan dunia.
Dalam sidang tersebut, Duta Besar AS untuk PBB Michael G. Waltz menyatakan bahwa Washington menjalankan “operasi penegakan hukum yang tepat sasaran” untuk menangkap dua buronan yang disebutnya sebagai narko-teroris, yakni Nicolás Maduro dan istrinya, Celia Flores. Waltz menegaskan bahwa tidak ada perang melawan Venezuela atau rakyatnya, seraya membandingkan operasi itu dengan penangkapan mantan pemimpin Panama Manuel Noriega pada 1989.
AS menggambarkan Maduro sebagai buronan dan pemimpin “organisasi teroris asing” yang dituding memiliki keterkaitan dengan jaringan perdagangan narkotika internasional. Menurut Waltz, jaringan tersebut menggunakan narkotika ilegal sebagai alat untuk mengancam keamanan regional dan global.
China menolak keras narasi tersebut. Lin Jian menyatakan Beijing sangat prihatin atas tindakan AS yang secara paksa menangkap Presiden Venezuela dan membawanya ke luar negeri. “Langkah AS jelas melanggar hukum internasional, norma dasar hubungan internasional, serta tujuan dan prinsip Piagam PBB,” kata Lin Jian.
China, lanjut Lin, menyerukan kepada AS untuk menjamin keselamatan pribadi Maduro dan Flores, segera membebaskan keduanya, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan negosiasi. Ia juga menegaskan kesiapan China bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membela Piagam PBB dan prinsip keadilan internasional.
Meski demikian, Lin Jian tidak menanggapi pertanyaan wartawan terkait dampak penangkapan Maduro terhadap stabilitas internasional dan penanganan sengketa kedaulatan negara. Ia kembali menegaskan bahwa China “sangat terkejut dan mengutuk keras” penggunaan kekerasan terbuka oleh AS terhadap negara berdaulat.
“Tindakan hegemonik AS tersebut secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia,” ujar Lin.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme dan dianggap menimbulkan ancaman, termasuk bagi keamanan AS. Operasi penangkapan itu diberi nama Operasi Absolute Resolve dan disebut dilakukan secara rahasia, cepat, serta tepat sasaran.
Trump juga menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela hingga tercapai transisi politik yang aman, sekaligus berjanji memperbaiki infrastruktur minyak negara itu yang dinilainya rusak. Ia tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan tambahan jika diperlukan.
Sementara itu, Maduro membantah seluruh tuduhan. Pemerintah Venezuela mengecam operasi militer AS sebagai pelanggaran mutlak terhadap kedaulatan negara dan menyerukan pembebasan segera presiden dan istrinya. Caracas bahkan menetapkan keadaan darurat nasional.
Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara. Rodríguez menegaskan kesiapan Venezuela mempertahankan sumber daya alamnya dan menyatakan bahwa aparat pertahanan tetap setia pada kebijakan Maduro. Ia juga menuntut pemulangan Maduro dan Flores ke Venezuela. (ihd)
