JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Pemerintah membuka peluang penerapan bea keluar untuk ekspor batu bara mulai 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kajian atas kebijakan tersebut masih berjalan dan berpotensi difinalkan tahun depan.
“Sedang dibicarakan, mungkin tahun depan (diimplementasikan),” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, penerapan bea keluar dipertimbangkan karena kontribusi penerimaan negara dari ekspor batu bara dinilai lebih kecil dibandingkan komoditas lain, termasuk minyak dan gas bumi (migas).
Ia mencontohkan skema kontrak bagi hasil PSC era sebelumnya yang memberi porsi 85 persen kepada negara dan 15 persen ke kontraktor migas. “Batu bara kan lebih kecil dari itu. Ini masih bisa ditingkatkan lagi tanpa mengganggu industrinya itu sendiri,” katanya.
Purbaya memastikan, meski kelak diberlakukan bea keluar, daya saing batu bara Indonesia di pasar global tidak akan terganggu. Namun, ia mengakui margin keuntungan pelaku usaha kemungkinan menyusut. “Kalau dia naikin harga, ya nggak laku nanti,” ujarnya.
Wacana bea keluar batu bara mengemuka seiring rencana serupa untuk komoditas emas pada 2026. Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan sekitar Rp2 triliun–Rp6 triliun dari bea keluar emas.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati rentang tarif bea keluar emas sebesar 7,5 persen hingga 15 persen.
Kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat penerimaan negara dan mendorong hilirisasi. Ia menambahkan, aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan akan segera diterbitkan sebagai tindak lanjut amanat UU APBN 2026. (ihd)
