KPK Larang Eks Menag Yaqut ke Luar Negeri Terkait Korupsi Kuota Haji

Selasa, 12 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas (KM)

Eks Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas (KM)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan surat keputusan larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang, yakni YCQ, IAA, dan FHM, terkait perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Larangan berlaku selama enam bulan. Budi menjelaskan, keberadaan ketiga pihak di dalam negeri dibutuhkan untuk memperlancar proses penyidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, IAA dan FHM adalah mantan staf khusus menteri dan pihak swasta.

KPK memulai penyidikan perkara tersebut pada 9 Agustus 2025, dua hari setelah memeriksa Yaqut. Lembaga antirasuah itu juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara. Berdasarkan perhitungan awal, nilai kerugian diduga mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Selain penyidikan KPK, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI juga mengungkap sejumlah kejanggalan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya terkait pembagian tambahan kuota 20.000 jamaah dari Pemerintah Arab Saudi yang dibagi rata, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian itu dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan tersebut menetapkan porsi haji khusus maksimal 8 persen dan haji reguler minimal 92 persen dari total kuota. (ihd)

Berita Terkait

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa
KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang
Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:08 WIB

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 10:46 WIB

KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Berita Terbaru