Mendagri Tegaskan Inflasi Harus Dijaga Antara 1,5% hingga 3,5% untuk Kesejahteraan Rakyat

Selasa, 3 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersyukur inflasi secara year on year (YoY) pada November 2024 terkendali sebesar 1,55 persen. Menurutnya, angka tersebut terendah semenjak Indonesia Merdeka. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian tersebut pada Sidang Paripurna belum lama ini.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen. Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, maka akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.

“Sebaliknya tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu, karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, nelayan, tapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin,” jelasnya.

Kendati demikan, Mendagri mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, tapi kondisi di daerah masih beragam. Dirinya membeberkan 10 daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional. Di tingkat provinsi misalnya, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat. Kemudian di tingkat kota, yakni Pematangsiantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.

“Meskipun angka [inflasi provinsi] yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.

Dirinya menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu IV November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi. Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.

Komoditas lain yang perlu diwaspadai yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak terhadap permintaan komoditas pangan.

Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,

Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga. Hal ini di antaranya dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Musrenbang Jambi, Wamendagri Bima Arya Tekankan Peran Kepala Daerah Tangkap Peluang Nasional
Pembangunan Huntap Dipacu, Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Pendataan Akurat
Dialog dengan KWI, Forum Lintas Generasi Serukan Kebangkitan Nilai Moral dan Hukum
Kementerian PKP Genjot Program Bedah Rumah di Papua, Mendagri Tito Karnavian Beri Dukungan
Wamendagri Bima Arya Apresiasi Kampung Bahagia, Dorong Penguatan Peran RT dan Tata Kelola
Pemulihan Lahan Sawah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Capai Ribuan Hektare
Wamendagri Akhmad Wiyagus Dorong Perencanaan Matang untuk Efektivitas APBD di Jabar
Teladan Asiyah untuk DWP: Menag Tekankan Integritas Perempuan di Tengah Tantangan Zaman

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 09:24 WIB

Musrenbang Jambi, Wamendagri Bima Arya Tekankan Peran Kepala Daerah Tangkap Peluang Nasional

Kamis, 16 April 2026 - 09:17 WIB

Pembangunan Huntap Dipacu, Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Pendataan Akurat

Rabu, 15 April 2026 - 23:59 WIB

Dialog dengan KWI, Forum Lintas Generasi Serukan Kebangkitan Nilai Moral dan Hukum

Rabu, 15 April 2026 - 20:54 WIB

Kementerian PKP Genjot Program Bedah Rumah di Papua, Mendagri Tito Karnavian Beri Dukungan

Rabu, 15 April 2026 - 20:03 WIB

Wamendagri Bima Arya Apresiasi Kampung Bahagia, Dorong Penguatan Peran RT dan Tata Kelola

Berita Terbaru