JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Memasuki minggu ketiga Februari 2024, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Ia pun menekankan agar persoalan ini menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah (Pemda).
Hal ini dia ungkapkan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/2/2024).
“Kita sudah tahu penyakitnya apa, beras naik, jagung naik, tepung naik, bawang putih naik,” kata Tomsi.
Ia meminta Pemda dan stakeholder terkait untuk melakukan penanganan secara serius, agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi sepanjang Februari 2018-2023 adalah beras, bawang putih, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan segar, dan daging ayam ras.
Sedangkan secara kumulatif hingga minggu ketiga Februari 2024 terjadi kenaikan harga cabai merah di 230 kabupaten/kota. Adapun harga rata-rata cabai merah di seluruh Indonesia saat ini mencapai Rp55.359 per kilogram.
Sementara untuk kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2024 terjadi di 179 kabupaten/kota, dengan kisaran harga rata-rata nasional mencapai Rp14.380 per kilogram. Selanjutnya, untuk telur ayam ras juga terjadi kenaikan harga di 182 kabupaten/kota, dengan kisaran harga rata-rata nasional mencapai Rp30.118 per kilogram.
“Nah, ini ada kenaikan yang sudah disampaikan tadi yang harus kita waspadai,” ujar Tomsi.
Selain kenaikan harga komoditas pangan, pada rakor tersebut Tomsi juga mencermati 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara (Malut), Maluku, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Kemudian untuk 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Papua Barat Daya, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Utara (Kaltara), Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Barat (Sulbar), Riau, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Patokan kita adalah inflasi nasional. Kemudian berkaitan dengan inflasi kabupaten dan kota bisa kita lihat masing-masing yang tertera. Kami mohon untuk bisa melaksanakan rapat dan mencari solusi yang terbaik,” pungkasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
