JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Masuknya beras ilegal ke Indonesia kembali menjadi perhatian setelah Bea Cukai melakukan sejumlah penindakan sepanjang Agustus hingga September 2026. Dalam salah satu kasus di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, petugas menemukan 202,45 ton beras bersama 211 ton garam dalam 15 kontainer yang dalam dokumen kepabeanan diberitahukan sebagai amonium klorida.
Penindakan juga dilakukan di sejumlah lokasi lain, termasuk Perairan Selat Malaka, kawasan berikat di Bogor, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai dampak beras ilegal terhadap pasar beras dalam negeri dan kesejahteraan petani.
Guru Besar Bidang Ilmu Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Triyono, S.P., M.P., menjelaskan bahwa secara ekonomi, tambahan pasokan beras di dalam negeri dapat memengaruhi harga apabila permintaan tidak berubah. Situasi tersebut menjadi persoalan bagi petani karena penurunan harga dapat mengurangi keuntungan dari usaha tani.
“Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, masuknya beras ilegal ini tentu akan meningkatkan pasokan di dalam negeri. Sementara petani sendiri sudah berusaha mendukung swasembada beras. Kalau pasokan meningkat dengan permintaan yang tetap, harga bisa turun. Kalau harga turun, tentu petani yang rugi karena tanpa perlindungan berupa harga yang memberikan keuntungan, posisi petani bisa semakin terpuruk,” jelas Prof. Triyono kepada Humas UMY pada Jumat (25/9).
Ketidakpastian Harga dan Pasar Turut Memengaruhi
Dampak beras ilegal tidak berhenti pada pendapatan petani. Ketidakpastian harga dan pasar juga dapat memengaruhi keputusan petani untuk mempertahankan kegiatan produksi. Ketika biaya produksi tidak sebanding dengan pendapatan saat panen, insentif untuk terus menanam dapat melemah.
“Petani sudah berusaha dan bekerja keras, tetapi kalau hasilnya justru merugikan, ini menjadi persoalan dari sisi sosial. Karena itu, diperlukan proteksi, baik dari sisi harga maupun kepastian pasar,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi penting di tengah peningkatan produksi beras nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka tersebut naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan produksi beras pada 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.
Peningkatan produksi tersebut menjadi bagian dari capaian yang mendukung upaya Indonesia mempertahankan swasembada beras. Namun, menurut Prof. Triyono, capaian produksi tetap perlu diikuti perlindungan terhadap petani agar pasar dalam negeri tidak terganggu oleh beras ilegal.
Swasembada Bukan Hanya Mampu Menghasilkan
Menurut Prof. Triyono, swasembada tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menghasilkan beras dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan nasional. Keberlanjutannya juga bergantung pada kemampuan menjaga agar petani memperoleh keuntungan yang layak sehingga tetap memiliki alasan ekonomi untuk berproduksi.
“Kalau petani diminta menanam supaya bisa swasembada, tetapi pasarnya dirusak, tentu petani menjadi tidak memiliki semangat untuk ke sana. Ke depan, swasembadanya bisa terganggu kalau ini tidak segera diatasi,” tegas Prof. Triyono.
Ia menilai volume beras ilegal yang berhasil ditindak perlu dilihat sebagai bagian dari persoalan pengawasan yang lebih luas. Menurutnya, jumlah yang ditemukan saat ini belum tentu menggambarkan keseluruhan beras ilegal yang masuk karena masih terdapat kemungkinan praktik serupa belum terdeteksi.
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai dan pelabuhan yang luas juga menjadi tantangan dalam pengawasan. Celah tersebut dapat dimanfaatkan untuk memasukkan berbagai komoditas secara ilegal sehingga pengawasan perlu dilakukan tidak hanya terhadap barang, tetapi juga jalur masuk dan administrasi perdagangan.
“Indonesia sebagai negara kepulauan yang begitu luas memiliki banyak celah yang bisa dimasuki dari luar. Ini membutuhkan pengawasan yang kuat, baik dari sisi maritim maupun administrasi, sehingga celah tersebut dapat diperkuat dan diawasi,” tandasnya.
Perkuat Perlindungan bagi Petani
Selain penindakan terhadap beras ilegal, Prof. Triyono mendorong pemerintah memperkuat perlindungan petani melalui kepastian harga, akses pasar, teknologi, informasi, serta pendampingan produksi dan pemasaran. Petani juga perlu didorong meningkatkan kualitas beras agar memiliki nilai tambah dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasar beras umum.
“Petani perlu diberikan insentif, kepastian harga, inovasi teknologi, akses pasar dan informasi, serta pendampingan mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Tata kelola rantai pasok dan pemasaran harus transparan agar semua pihak dapat menikmati hasil secara adil dan berkelanjutan,” tutup Prof. Triyono. (lsi)
Sumber : Humas Umy
