Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Yogyakarta Capai 40 Persen, BPS Ajak Masyarakat Berpartisipasi

Kamis, 16 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Yogyakarta terus menunjukkan progres positif. Hingga (14/7/26), pendataan lapangan telah memasuki sekitar 40 persen dari target yang ditetapkan dan masih berjalan sesuai jadwal.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, S.Si., M.S.E., menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang bertujuan memperkuat basis data pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar, termasuk sektor ekonomi digital.

“Pencapaian pendataan hingga saat ini masih sesuai target. Kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap demi menghasilkan statistik ekonomi yang berkualitas,” ujar Joko Prayitno saat konferensi pers di Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Selasa (14/7/2026).

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak (1/5/26). Pada tahap awal, perusahaan besar dan menengah memperoleh undangan melalui surat elektronik untuk mengisi kuesioner secara mandiri. Selanjutnya, sejak (15/6/26) BPS Kota Yogyakarta memasuki tahapan pendataan lapangan secara door to door.

Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Yogyakarta menerjunkan 342 petugas lapangan yang terdiri dari Petugas Lapangan Sensus (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang berasal dari mitra statistik dan telah mendapatkan pelatihan. Selain itu, sebanyak 44 pegawai organik BPS turut diterjunkan untuk memastikan seluruh proses pendataan berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

Pendataan dilakukan dengan mengunjungi setiap usaha, bangunan, serta rumah tangga di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk menangkap berbagai aktivitas ekonomi, termasuk usaha mikro dan ekonomi informal yang dijalankan dari rumah, usaha berbasis digital, maupun UMKM. Selain rumah tangga umum, pendataan juga mencakup keluarga khusus seperti penghuni asrama, pesantren, panti sosial, lembaga pemasyarakatan, hingga barak militer.

Keberhasilan pelaksanaan SE2026 juga didukung melalui sinergi antara BPS dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta tentang dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Teras Malioboro, serta berbagai kegiatan sosialisasi melalui Jogja Smart Service (JSS), WhatsApp Blast kepada mantri dan lurah, hingga pemasangan baliho di sejumlah titik strategis.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta juga telah menjadi responden Sensus Ekonomi 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus.

Joko menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak dimanfaatkan untuk perpajakan maupun kepentingan administrasi lainnya.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, memperkuat pemberdayaan UMKM, meningkatkan daya saing dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BPS Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk menyambut petugas sensus yang datang ke lokasi usaha maupun rumah tangga dengan kooperatif. Petugas resmi BPS akan dilengkapi identitas selama menjalankan tugas pendataan sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. (Aga)

Berita Terkait

Menteri Keuangan Purbaya Luncurkan Bekalista dan Buka Pasar Rakyat UMi 2026 di Yogyakarta, Dorong UMKM hingga Pariwisata Hijau
Kementerian Keuangan Purbaya: Program Koperasi Desa Merah Putih Siapkan Pendanaan Rp240 Triliun Selama Enam Tahun
Wali Kota Yogyakarta: Penambahan Becak Listrik Perkuat Ekosistem Transportasi Ramah Lingkungan di Kawasan Malioboro
Pakar Hukum Tata Negara UMY Ingatkan Pentingnya Dasar Hukum Pengalihan Kasus Eks Jampidsus
Dinamika Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Soroti Kepastian Hukum di Indonesia
Semangat Kebersamaan Menggema, Kodim Wonosobo Gelar Nobar Piala Dunia
Semifinal Piala Dunia Disambut Meriah, Teras Malioboro Dipadati Ribuan Suporter
Pemkal Condongcatur Gandeng BPBD DIY Tingkatkan Kapasitas Relawan dalam Mitigasi Bencana

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:45 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Luncurkan Bekalista dan Buka Pasar Rakyat UMi 2026 di Yogyakarta, Dorong UMKM hingga Pariwisata Hijau

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:41 WIB

Kementerian Keuangan Purbaya: Program Koperasi Desa Merah Putih Siapkan Pendanaan Rp240 Triliun Selama Enam Tahun

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:32 WIB

Wali Kota Yogyakarta: Penambahan Becak Listrik Perkuat Ekosistem Transportasi Ramah Lingkungan di Kawasan Malioboro

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:26 WIB

Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Yogyakarta Capai 40 Persen, BPS Ajak Masyarakat Berpartisipasi

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:18 WIB

Pakar Hukum Tata Negara UMY Ingatkan Pentingnya Dasar Hukum Pengalihan Kasus Eks Jampidsus

Berita Terbaru