KPK Ingatkan Raja Juli Agar Laporkan Gratifikasi Sesuai Amanat Undang-undang

Sabtu, 4 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (4/7/2026). (Jennus)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (4/7/2026). (Jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

KPK menegaskan, setiap penyelenggara negara memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan setiap pemberian yang diduga berkaitan dengan jabatan, terlepas dari apakah pemberian tersebut telah diterima atau dikembalikan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Semestinya itu menjadi kesadaran dari pihak penyelenggara negaranya,” ujar Achmad Taufik Husein seusai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Achmad, pelaporan gratifikasi merupakan bagian dari sistem pencegahan korupsi yang diterapkan KPK. Melalui mekanisme tersebut, lembaga antirasuah dapat menilai apakah suatu pemberian termasuk gratifikasi yang wajib menjadi milik negara atau bukan.

Ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan itu disebutkan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap. Namun, penerima dapat terbebas dari ketentuan tersebut apabila melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberian diterima.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa saat menerima audiensi Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026, tamunya meninggalkan sebuah amplop yang berada di dalam map tertutup.

Raja Juli mengaku baru mengetahui keberadaan amplop tersebut setelah Suhardiman meninggalkan ruang pertemuan. Ia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop itu tanpa terlebih dahulu mengetahui isi di dalamnya.

Menurut Raja Juli, proses pengembalian amplop tersebut baru dilakukan pada 12 Juni 2026. (ihd)

Berita Terkait

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Berita Terbaru