JENDELANUSANTARA.COM, TANGERANG – Persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi perhatian Pemerintah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Sepanjang 2026, pemerintah kembali mengupayakan perbaikan sejumlah hunian warga melalui program penanganan RTLH.
Sedikitnya lima rumah di wilayah Balaraja memperoleh penanganan tahun ini. Program tersebut menyasar masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan bantuan dan masih tinggal di rumah dengan kondisi yang dinilai belum memenuhi kelayakan.
Camat Balaraja, Willy Patria, mengatakan penanganan rumah tidak layak huni menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Menurut Willy, persoalan hunian tidak cukup dilihat hanya dari kondisi bangunannya. Rumah yang aman, sehat dan nyaman memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan keluarga yang menempatinya.
“Kita ingin masyarakat yang kurang mampu juga bisa memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Rumah bukan hanya tempat untuk berteduh, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga,” kata Willy saat ditemui Senin, (14/9/26).
Salah satu skema yang digunakan dalam penanganan RTLH adalah Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin). Jumlah penerima setiap tahun menyesuaikan kuota program pemerintah daerah.
Willy menyebut sekitar lima rumah mendapatkan penanganan pada tahun ini. Kendati jumlahnya terbatas, program tersebut diharapkan dapat membantu warga yang paling membutuhkan terlebih dahulu.
Karena kuota tidak dapat menjangkau seluruh rumah secara bersamaan, proses pendataan menjadi bagian penting dalam menentukan calon penerima.
Pemerintah Kecamatan Balaraja, kata Willy, berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk melihat kondisi warga sekaligus mengusulkan rumah yang dinilai membutuhkan penanganan.
“Kami dari kecamatan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan. Data masyarakat yang membutuhkan harus benar-benar diperhatikan sehingga program ini dapat diberikan kepada warga yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Ia berharap pendataan tersebut dapat membuat bantuan pemerintah semakin tepat sasaran. Warga dengan kondisi hunian paling membutuhkan penanganan diharapkan dapat masuk dalam usulan program berikutnya.
Willy juga berharap kuota penanganan RTLH di Balaraja dapat terus tersedia setiap tahun. Dengan pelaksanaan secara bertahap, jumlah rumah tidak layak huni di wilayah tersebut diharapkan semakin berkurang.
“Memang jumlahnya disesuaikan dengan kuota yang ada setiap tahun. Namun, kami berharap ke depan semakin banyak rumah warga yang bisa mendapatkan penanganan,” katanya.
Namun, pekerjaan pemerintah dinilai tidak selesai setelah proses pembangunan atau perbaikan rumah rampung. Penerima manfaat juga diminta menjaga kondisi hunian dan kebersihan lingkungan agar hasil pembangunan dapat bertahan.
Willy menilai penanganan RTLH membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, kecamatan, desa atau kelurahan hingga masyarakat.
“Penanganan rumah tidak layak huni tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Dibutuhkan kerja sama semua unsur, termasuk masyarakat. Dengan kebersamaan, kita bisa membantu warga yang membutuhkan agar memiliki hunian yang lebih layak,” ujar Willy.
Pemerintah Kecamatan Balaraja berharap program tersebut dapat berjalan berkelanjutan, sehingga semakin banyak keluarga yang sebelumnya tinggal dalam kondisi kurang layak dapat memperoleh hunian yang lebih aman dan nyaman.(*)
