JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Kejaksaan Agung menegaskan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, tidak termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.
Penegasan ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, merespons beredarnya video di media sosial yang menarasikan bahwa Kejagung telah menetapkan Nadiem sebagai buronan. Video tersebut bahkan menampilkan adegan penggeledahan sebuah apartemen yang diklaim sebagai milik Nadiem.
“Kami tidak pernah menyatakan bahwa Saudara Nadiem Makarim masuk dalam DPO. Itu tidak benar,” ujar Harli di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Ia juga membantah bahwa penyidik pernah melakukan penggeledahan di apartemen yang disebut milik mantan menteri tersebut. Menurut Harli, video yang beredar sebenarnya memperlihatkan penggeledahan terhadap apartemen milik mantan staf khusus Nadiem, berinisial FH.
Video yang dimaksud telah beredar luas di media sosial dan ditonton ratusan ribu kali. Hingga Senin, video tersebut mencatat 214.000 tanda suka dan 5.556 komentar. Narasi dalam video menyebutkan bahwa Nadiem diduga terlibat dalam korupsi pengadaan laptop senilai hampir Rp10 triliun dan menghilang ketika hendak ditangkap.
Sedang Disidik
Meski membantah keterlibatan Nadiem, Kejagung memastikan bahwa penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Menurut Harli, penyidik tengah mendalami dugaan pemufakatan jahat sejumlah pihak yang mengarahkan tim teknis untuk mengubah kajian teknis demi memenangkan perangkat berbasis sistem operasi Chrome.
“Padahal, pada 2019 sudah dilakukan uji coba 1.000 unit Chromebook oleh Pustekkom, dan hasilnya dinilai tidak efektif,” ujar Harli.
Kajian awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan perangkat berbasis sistem operasi Windows. Namun, rekomendasi itu kemudian diganti dengan kajian baru yang menyarankan penggunaan Chromebook.
Dari sisi anggaran, proyek pengadaan perangkat tersebut menghabiskan dana negara sebesar Rp9,982 triliun. Hingga kini, Kejagung belum mengungkap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. (ihd)
