JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta — Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah alumni sah Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya secara resmi pada 5 November 1985. Penegasan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Selasa (15/4/2025), sebagai respons atas kedatangan sejumlah anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke kampus UGM untuk mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof Wening Udasmoro, menyatakan bahwa pihaknya memiliki seluruh dokumen akademik yang membuktikan keabsahan status mahasiswa hingga kelulusan Jokowi. “Kami memiliki surat-surat dan dokumen lengkap, mulai dari ijazah SMA, skripsi, hingga proses ujian,” ujarnya. Wening juga menegaskan bahwa UGM hanya menyampaikan fakta berdasarkan dokumen, tanpa berpihak. “Kami bukan membela siapapun, hanya menjawab apakah beliau mahasiswa kami dan apakah beliau lulus. Jawabannya: ya,” kata dia.
UGM juga menyatakan siap menjadi saksi dan menunjukkan dokumen jika diperlukan dalam proses hukum. Namun, untuk data pribadi seperti ijazah, UGM akan membuka hanya bila diminta secara resmi oleh pengadilan. “Kami berhati-hati karena ini menyangkut perlindungan data pribadi. Perlakuan ini berlaku untuk semua alumni, bukan hanya untuk satu individu,” ujar Sekretaris UGM, Andi Sandi.
Dalam pertemuan terbatas yang dihadiri tiga orang perwakilan TPUA—Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia—UGM memperlihatkan salinan skripsi Jokowi yang tersimpan di perpustakaan. Roy Suryo menyampaikan adanya perbedaan dalam ketikan pada skripsi tersebut serta tidak menemukan lembar pengesahan dosen. Namun, pihak UGM menegaskan bahwa dokumen asli tetap disimpan sesuai prosedur dan dapat diverifikasi bila dibutuhkan secara resmi.
Sebelumnya, UGM juga telah mengunggah siaran pers pada 25 Maret 2025 yang menampilkan kesaksian Frono Jiwo, teman seangkatan Jokowi, yang membenarkan bahwa keduanya masuk UGM tahun 1980 dan lulus bersama pada 1985. Frono bahkan membandingkan ijazah miliknya dengan milik Jokowi, yang disebut identik dalam jenis huruf dan tanda tangan pejabat UGM kala itu.
Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah asli kecuali diminta secara hukum. “Kami akan patuh apabila ada permintaan resmi dari pengadilan atau lembaga berwenang,” ujar Yakup.
UGM menegaskan bahwa polemik seputar ijazah yang berkembang di media sosial tidak akan mempengaruhi sikap institusi. “Dasar kami bukan opini, melainkan data yang kami miliki,” ujar Wening. (ihd)
