JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong, dijatuhi hukuman pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp750 juta dalam perkara korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar pada Jumat (18/7/2025), dipimpin Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika. Dalam pertimbangannya, hakim menilai tindakan Tom Lembong menyebabkan kerugian negara sebesar Rp194,72 miliar.
”Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Dennie.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman penjara selama 7 tahun. Namun, besaran denda yang dijatuhkan tetap sama, yaitu Rp750 juta subsider kurungan selama 6 bulan.
Tidak Akuntabel
Majelis hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan terdakwa, antara lain kebijakan importasi gula yang dibuat lebih berpihak pada kepentingan ekonomi liberal ketimbang prinsip ekonomi Pancasila. Selain itu, Tom Lembong dinilai tidak melaksanakan tugas berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan dalam menjaga stabilitas harga gula di masyarakat.
Tindakan Tom juga dianggap mengabaikan peran negara dalam menjamin keterjangkauan harga gula kristal putih sebagai kebutuhan pokok rakyat.
Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain adalah sikap sopan terdakwa selama persidangan, tidak menikmati hasil korupsi secara pribadi, serta belum pernah dihukum. Selain itu, Tom juga telah menitipkan sejumlah uang kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian negara.
Izin Tanpa Prosedur
Dalam dakwaan, Tom Lembong disebut merugikan keuangan negara hingga Rp578,1 miliar. Kerugian itu timbul akibat penerbitan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan tanpa melalui rapat koordinasi antarkementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Importasi tersebut dilakukan untuk mengolah gula mentah menjadi gula kristal putih, padahal perusahaan yang diberi izin tidak memiliki hak untuk proses tersebut karena berstatus sebagai produsen gula rafinasi.
Selain itu, Tom juga tidak menunjuk BUMN untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilisasi harga gula. Ia justru memberikan penugasan kepada sejumlah koperasi, antara lain Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, dan SKKP TNI/Polri, yang dinilai tidak memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan bahan pangan strategis. (ihd)
