JENDELANUSANTARA.COM, Tokyo — Suara penolakan terhadap ekspansi militer Jepang kembali mengemuka dalam seminar kelompok antipangkalan dan antiperang dari seluruh Prefektur Okinawa yang digelar di Tokyo, Jumat (14/11). Dalam forum yang dihadiri lebih dari 230 peserta, mulai dari anggota parlemen, Majelis Prefektur Okinawa, hingga perwakilan warga dari berbagai pulau, mengalir kritik tajam terhadap makin kuatnya dorongan pemerintah menjadikan Okinawa dan gugus kepulauan barat daya sebagai zona strategis pertahanan.
Pertemuan tersebut mencerminkan semakin lebarnya jarak antara kebijakan keamanan Pemerintah Jepang dan aspirasi masyarakat di wilayah selatan itu. Okinawa, yang selama ini menanggung porsi terbesar pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang, kini menghadapi penambahan peran baru sebagai bagian dari struktur kesiapsiagaan Jepang dalam menghadapi skenario “kontingensi Taiwan”.
Kritik pada Narasi Keamanan Pusat
Ketua Partai Sosial Demokrat Jepang, Mizuho Fukushima, tampil menyampaikan kritik paling tajam. Ia menilai pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang mengategorikan “kontingensi Taiwan” sebagai “situasil yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang tidak memiliki dasar logis yang memadai.
Menurut Fukushima, narasi ancaman tersebut justru mempercepat langkah Jepang menuju militerisasi skala luas. “Bukan hanya Okinawa. Kyushu, wilayah barat Jepang, dan pada akhirnya seluruh Jepang sedang diarahkan menjadi benteng militer. Tanggung jawab kita mencegah perang dan mengakhiri kebijakan berbahaya ini,” ujarnya.
Pernyataan itu menggarisbawahi kekhawatiran bahwa politik keamanan Jepang bergerak menuju pendekatan yang semakin ofensif, sejalan dengan perubahan doktrin pertahanan, peningkatan anggaran militer, dan perluasan latihan gabungan Jepang-AS di wilayah selatan.
Okinawa Kian Terbebani
Di Okinawa, sekitar 70 persen fasilitas militer AS di Jepang berada di prefektur yang luasnya hanya 0,6 persen dari total daratan negara itu. Beban historis ini diperparah dengan rencana pengerahan unit Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) ke sejumlah pulau kecil di Miyako, Ishigaki, dan Yonaguni.
Mantan wali kota Ginowan sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, Yoichi Iha, menyatakan pemerintah “memicu situasi kritis” dengan terus meningkatkan ketergantungan pada pangkalan AS dan memperluas kehadiran militer Jepang.
Menurut Iha, kebijakan ini mengabaikan risiko utama: meningkatnya kemungkinan Okinawa terseret dalam konflik regional yang dipicu ketegangan di Selat Taiwan. “Semakin besar keberadaan militer, semakin tinggi peluang masyarakat sipil menjadi korban,” ujarnya.
Pulau-Pulau Kecil di Persimpangan Risiko
Isu keselamatan masyarakat menjadi fokus utama perwakilan warga dalam forum tersebut. Yukako Sonan, dari Pulau Miyako, memaparkan bahwa di banyak pulau kecil fasilitas sipil dan instalasi militer Jepang kerap berada berdekatan, tanpa zona pemisah yang jelas.
“Jika konflik terjadi, sulit membayangkan bagaimana warga bisa terhindar dari dampaknya. Fasilitas militer dan sipil berada dalam radius yang sangat dekat. Kami khawatir pulau-pulau kecil ini berubah menjadi titik paling rentan,” kata Sonan.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan tren pembangunan radar, depot amunisi, dan fasilitas latihan di berbagai titik dalam gugus Kepulauan Ryukyu. Para peserta menilai pola ini membuat masyarakat di wilayah tersebut berada di garis depan potensi konfrontasi, meski bukan mereka yang menentukan arah kebijakan negara.
Risiko Eskalasi Regional
Para tokoh lokal dan aktivis sepakat bahwa penambahan infrastruktur militer di selatan Jepang tidak hanya menimbulkan beban sosial di Okinawa, tetapi juga memperbesar risiko eskalasi keamanan di Asia Timur. Banyak yang melihat dinamika kawasan, terutama hubungan China-Taiwan dan aliansi Jepang-AS, sedang berada pada fase paling rapuh dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam situasi demikian, peningkatan aktivitas militer dianggap dapat menciptakan lingkaran ketegangan yang sulit dikendalikan. Para peserta seminar menegaskan pentingnya mencegah wilayah Jepang barat daya masuk dalam logika “garis depan” yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat setempat untuk hidup damai.
Tuntutan Menguatkan Diplomasi
Meski kritik deras, garis besar tuntutan peserta seminar tetap jelas: pemerintah diminta menghentikan kebijakan yang mempercepat militerisasi, memperkuat pendekatan diplomasi, dan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap perumusan kebijakan keamanan yang berdampak langsung pada mereka.
Forum tersebut mengirim pesan simbolik bahwa masyarakat Okinawa dan gugus kepulauan Ryukyu menolak dijadikan wilayah buffer dalam konstelasi geopolitik Asia Timur. Dengan semakin terbukanya diskusi publik mengenai arah kebijakan keamanan nasional, suara-suara seperti yang muncul dalam seminar di Tokyo ini menjadi lebih relevan untuk dipertimbangkan pemerintah pusat. (ihd)
