Sukamta Dorong Prabowo Desak Penghentian Kekerasan di Gaza dalam Forum Board of Peace

Senin, 16 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta Presiden Prabowo Subianto mendesak penghentian segera seluruh bentuk kekerasan serta memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina saat menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat.

Menurut Sukamta, stabilitas dan keamanan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya proses perdamaian yang berkelanjutan di Gaza, Palestina. Karena itu, forum internasional tersebut dinilai strategis untuk mempertegas posisi Indonesia dalam isu kemanusiaan global.

“Pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan,” ujar Sukamta di Jakarta, Senin (16/2/2026).

Ia menegaskan kembali pentingnya dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan selaras dengan hukum internasional. Forum BoP, kata dia, harus menjadi ruang untuk memperkokoh komitmen tersebut.

Selain itu, Sukamta mengingatkan agar setiap agenda rekonstruksi dan pemulihan pascakonflik berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta prinsip kedaulatan. Perdamaian yang kokoh, menurut dia, tidak cukup hanya dengan penghentian konflik sementara, melainkan harus dibangun di atas fondasi keadilan.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum Board of Peace juga dinilai sebagai peluang memperkuat peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan konstitusi.

“Setiap langkah diplomasi harus berpijak pada kepentingan nasional Indonesia sekaligus konsisten dengan komitmen historis terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Ia menambahkan, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari diplomasi aktif untuk mendorong tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Dalam perspektif kepentingan nasional, stabilitas global yang berbasis hukum internasional dinilai berdampak langsung pada keamanan dan kepentingan Indonesia. (ihd)

Berita Terkait

May Day 2026 di Monas Jadi Simbol Rekatnya Buruh dan Negara
Satgas PHK dan Janji Negara Hadir di Tengah Ketidakpastian Buruh
Dudung Abdurahman Pimpin KSP, Pangkas Birokrasi dan Buka Layanan Aduan 24 Jam
Prabowo Rombak Kabinet, Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Idul Fitri 1447 H Ditetapkan Sabtu 21 Maret 2026, Hilal Tak Terlihat di 177 Titik
Atalia Praratya Dukung Pembatasan AI Instan dan Media Sosial pada Anak
Ramadhan Penuh Maaf di Istana Wapres, Gibran dan Rismon Menutup Polemik Ijazah Jokowi
Wanda Hamidah: Indonesia Harus Keluar dari BOP, Jangan Duduk Bersama Penjahat Perang

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:27 WIB

May Day 2026 di Monas Jadi Simbol Rekatnya Buruh dan Negara

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:08 WIB

Satgas PHK dan Janji Negara Hadir di Tengah Ketidakpastian Buruh

Senin, 27 April 2026 - 18:39 WIB

Dudung Abdurahman Pimpin KSP, Pangkas Birokrasi dan Buka Layanan Aduan 24 Jam

Senin, 27 April 2026 - 17:29 WIB

Prabowo Rombak Kabinet, Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup

Kamis, 19 Maret 2026 - 20:54 WIB

Idul Fitri 1447 H Ditetapkan Sabtu 21 Maret 2026, Hilal Tak Terlihat di 177 Titik

Berita Terbaru