JENDELANUSANTARA.COM, YOGYAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara berlangsung di tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Perubahan kepemimpinan tersebut diperkirakan memengaruhi sentimen pasar dalam jangka pendek, tetapi arah selanjutnya akan bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal pemerintah.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si., mengatakan pelaku pasar akan mencermati kebijakan yang diambil oleh menteri keuangan baru, terutama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, kesehatan APBN, dan kesinambungan program pembangunan.
Suahasil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9), menggantikan Purbaya. Sebelum dilantik, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memiliki pengalaman panjang dalam perumusan kebijakan fiskal.
Pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah dan DPR tengah membahas RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2026.
“Pasar pasti akan melihat latar belakang pergantian tersebut dan mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah. Memang ada pengaruh terhadap pasar, tetapi sifatnya sementara. Pasar kemudian akan kembali melihat kondisi makroekonomi dan menilai pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas ekonomi,” jelas Imamudin pada Kamis (17/9) di UMY.
Pasar Menanti Arah Kebijakan Menteri Keuangan Baru
Menurut Imamudin, perhatian pasar tidak akan berhenti pada pergantian figur. Kredibilitas pemerintah akan lebih banyak ditentukan oleh kebijakan yang dijalankan Suahasil, termasuk apakah kebijakan sebelumnya akan dilanjutkan, dikoreksi, atau digantikan dengan pendekatan baru.
Kepastian tersebut penting karena Purbaya sebelumnya telah menyampaikan sejumlah agenda Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan program pada 2027. Agenda itu antara lain reformasi perpajakan, pembenahan kepabeanan dan cukai, percepatan belanja negara, serta pengelolaan defisit dan utang agar tetap berada dalam batas aman.
Imamudin menilai perubahan kepemimpinan tidak seharusnya diikuti perubahan kebijakan secara mendadak. Evaluasi tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha dan investor.
“Pergantian tersebut merupakan bagian dari proses membangun kredibilitas pemerintah. Namun, kredibilitas tidak dapat dinilai hanya dari pergantian Menteri Keuangan. Pasar akan melihat agenda menteri yang baru, apakah melanjutkan atau mengoreksi kebijakan sebelumnya, menghadirkan terobosan baru, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” ungkapnya.
Menjaga Kredibilitas APBN 2027
Di bidang fiskal, pergantian menteri membuka ruang bagi evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Suahasil menghadapi tantangan untuk menerjemahkan berbagai program prioritas pemerintah ke dalam APBN tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro.
Menurut Imamudin, tantangan tersebut mencakup pengendalian inflasi dan harga energi, optimalisasi penerimaan negara, efektivitas belanja, pengelolaan subsidi, serta pemilihan sumber pembiayaan yang aman dan berkelanjutan.
“Siapa pun yang menjadi Menteri Keuangan harus menerjemahkan program pemerintah tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi. Artinya, upaya menjaga stabilitas ekonomi harus diselaraskan dengan target dan janji pemerintah yang telah disampaikan kepada publik,” katanya.
Kesinambungan APBN juga perlu dijaga melalui evaluasi terhadap asumsi dasar ekonomi makro. Pemerintah harus memperhitungkan perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak, penerimaan negara, dan kebutuhan pembiayaan.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, lanjut Imamudin, membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang kredibel. Pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan belanja, tetapi juga harus memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak terhadap produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.
Komunikasi Kebijakan Jadi Kunci Kepercayaan Pasar
Dalam jangka pendek, Imamudin menilai Suahasil perlu memberikan kepastian kepada pasar dan dunia usaha. Komunikasi mengenai kesinambungan program pemerintah dan arah kebijakan fiskal diperlukan agar pergantian kepemimpinan tidak berkembang menjadi ketidakpastian yang lebih besar.
Reaksi pasar terhadap perubahan pejabat dapat berlangsung cepat. Namun, setelah kepastian mengenai figur baru diperoleh, pelaku pasar akan kembali mencermati indikator ekonomi dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Hal terpenting adalah meyakinkan pasar bahwa menteri keuangan baru tidak akan melakukan perubahan kebijakan secara terlalu drastis. Pemerintah perlu memberikan ketenangan kepada pasar, sambil tetap mengevaluasi program yang berjalan dan memperbaiki kebijakan yang masih memiliki kekurangan,” tandas Imamudin.
Menurutnya, komunikasi pemerintah harus disertai langkah nyata dalam menjaga disiplin fiskal. Kepastian kebijakan, transparansi anggaran, dan konsistensi pelaksanaan program akan menjadi dasar bagi pasar untuk menilai kredibilitas menteri keuangan baru.
Dengan demikian, perhatian terhadap pergantian Menteri Keuangan tidak hanya terletak pada perubahan figur. Kesinambungan kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha akan menjadi ukuran yang lebih menentukan. (GLA)
Sumber : humas umy
