SIPD Jadi Kunci Pengawasan APBD, Kemendagri Soroti Potensi Besar BUMD

Kamis, 24 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamendagri Ribka Haluk

Wamendagri Ribka Haluk

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kemendagri.

Penjelasan itu disampaikan Ribka saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Dalam rapat tersebut, Ribka didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni. Forum ini membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD), serta pengawasan dana transfer dari pusat ke daerah.

“Kami menggunakan [pengawasan] berbasis sistem yaitu SIPD yang dikontrol langsung memang dari pusat,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun sumber pendapatan pemerintah daerah (Pemda) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan lain sesuai ketentuan.

Sementara itu, belanja daerah meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan untuk pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Di lain pihak, Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni menerangkan, dukungan Kemendagri terhadap BUMD, BLUD, dan BMD, serta pengawasan dana transfer ke daerah, tercermin dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Meski demikian, ia mengakui bahwa pembinaan terhadap BUMD masih perlu terus dioptimalkan. Apalagi secara kelembagaan, pembinanya saat ini masih berada pada tingkat eselon III, padahal potensi BUMD sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan pembina BUMD.

“Di mana kita tahu tadi BUMD memiliki aset yang cukup besar, memiliki sumber daya yang cukup besar, mempunyai potensi yang cukup besar,” ujarnya. (Sya)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

80.068 Koperasi Merah Putih Disahkan, Jadi Fondasi Ekonomi Kerakyatan
PTPN IV PalmCo Gandeng Bulog dan Pemda Salurkan Beras SPHP Secara Merata
Mendagri Wajibkan Seluruh Kepala Daerah Hadiri Launching Kopdeskel, Fisik Maupun Virtual
Semarakkan HUT Ke-80 RI, Mendagri Dorong Daerah Berkreasi dan Gaungkan Semangat Gotong Royong
Mendagri: Satgas MBG Harus Punya Kewenangan Penuh dari Kepala Daerah
Jelang Launching Kopdeskel, Mendagri Ingatkan Pentingnya Koordinasi dan Logistik Lapangan
Media sebagai Mitra Strategis: Salimah Dorong Publikasi yang Inspiratif dan Terarah
Instruksi Presiden Jadi Dasar Penundaan Paspor Baru, Ditjen Imigrasi Utamakan Prioritas Nasional

Berita Terkait

Sabtu, 19 Juli 2025 - 12:40 WIB

80.068 Koperasi Merah Putih Disahkan, Jadi Fondasi Ekonomi Kerakyatan

Jumat, 18 Juli 2025 - 17:05 WIB

PTPN IV PalmCo Gandeng Bulog dan Pemda Salurkan Beras SPHP Secara Merata

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:05 WIB

Mendagri Wajibkan Seluruh Kepala Daerah Hadiri Launching Kopdeskel, Fisik Maupun Virtual

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:51 WIB

Semarakkan HUT Ke-80 RI, Mendagri Dorong Daerah Berkreasi dan Gaungkan Semangat Gotong Royong

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:19 WIB

Mendagri: Satgas MBG Harus Punya Kewenangan Penuh dari Kepala Daerah

Berita Terbaru

Pemain Persebaya Bruno Moreira berselebrasi usai mencetak gol ke mgawang PSS Sleman pada pertandingan
persahabatan di Stadion
Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (19/7/2025). (Antara)

SPORT

Persebaya Taklukkan PSS Sleman Lewat Gol Tunggal Bruno

Minggu, 20 Jul 2025 - 11:00 WIB

Marcus Rushford (Getty Images)

SPORT

Rashford Merapat ke Barcelona, MU Siap Melepas

Minggu, 20 Jul 2025 - 10:31 WIB