JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Hasil riset Tim Ekspedisi Patriot (TEP) menegaskan bahwa kawasan transmigrasi di Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar dan nyata. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat karena pengelolaannya belum berbasis data, sains, dan teknologi.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan hal itu saat menutup rangkaian diseminasi hasil riset TEP, kolaborasi Kementerian Transmigrasi dengan tujuh perguruan tinggi nasional, Selasa (23/12). Menurut dia, temuan para peneliti yang bekerja langsung di lapangan menunjukkan persoalan utama bukan pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada lemahnya pemetaan dan integrasi kebijakan.
“Potensinya ada dan nyata. Yang kita butuhkan adalah data yang akurat, dukungan sains, dan pemanfaatan teknologi agar potensi tersebut benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Iftitah.
Tim Ekspedisi Patriot diterjunkan sejak Agustus hingga Desember 2025 di 154 kawasan transmigrasi dengan melibatkan sekitar 2.000 peneliti dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan IPB University. Program ini juga didukung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta sejumlah kementerian terkait, menjadikannya salah satu riset kolaboratif terbesar di kawasan transmigrasi, baik dari sisi cakupan wilayah maupun kedalaman data.
Hasil riset menunjukkan lebih dari 70 persen kawasan transmigrasi belum memiliki infrastruktur dasar yang berfungsi optimal, seperti jalan produksi, irigasi, air bersih, listrik, dan fasilitas pascapanen. Akibatnya, lebih dari 60 persen komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati di luar kawasan.
Simulasi yang dilakukan tim peneliti memperlihatkan, perbaikan jalan produksi dapat menurunkan biaya logistik hingga 55 persen. Sementara itu, penambahan fasilitas pengolahan sederhana berpotensi meningkatkan harga jual komoditas sebesar 20–40 persen. “Investasi kecil yang tepat sasaran jauh lebih berdampak dibanding proyek besar yang tidak terhubung dengan rantai nilai,” kata Iftitah.
Riset juga mengidentifikasi beragam potensi ekonomi di berbagai wilayah, mulai dari pertanian pangan, sawit, sagu, perikanan, peternakan, energi terbarukan, hingga industri maritim. Setiap kawasan dinilai memiliki karakter atau “DNA ekonomi” yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik dan berbasis data.
Berdasarkan simulasi lintas kampus, pengelolaan kawasan transmigrasi berbasis data berpeluang menarik investasi sebesar Rp 180 triliun hingga Rp 240 triliun dalam empat tahun ke depan, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan hingga ratusan triliun rupiah per tahun.
Kepala BRIN Arif Satria mengapresiasi Program Ekspedisi Patriot yang menempatkan sains sebagai fondasi pembangunan kawasan transmigrasi. Menurut dia, kolaborasi lintas institusi tersebut menunjukkan bahwa riset dapat menjadi penggerak utama pengembangan ekonomi kawasan. “Ini memberi harapan baru bagi transmigrasi berbasis sains yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Ke depan, Kementerian Transmigrasi berencana melanjutkan Program Transmigrasi Patriot melalui penguatan pendampingan kawasan, penyiapan proyek investasi, serta Program Beasiswa Patriot yang menempatkan mahasiswa pascasarjana untuk belajar langsung di kawasan transmigrasi.
Menutup kegiatan, Kementerian Transmigrasi memberikan penghargaan kepada tujuh perguruan tinggi yang terlibat dalam Tim Ekspedisi Patriot. Pemerintah menegaskan komitmen menjadikan kawasan transmigrasi sebagai mesin pertumbuhan baru pembangunan nasional. “Transmigrasi bukan masa lalu, melainkan masa depan pembangunan Indonesia,” ujar Iftitah. (rel)
