JENDELANUSANTARA.COM, Sleman – Layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami gangguan serius.
Sebanyak 97 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan operasionalnya sementara sejak awal Juni 2026 akibat anggaran dari pemerintah pusat yang belum kunjung cair.
Sekretaris Daerah DIY sekaligus Ketua Percepatan MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan keputusan penghentian layanan diambil setelah dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi bersama tim satgas.
“Ternyata banyak ada 97. Ya banyak, ya karena virtual account-nya belum, jadi belum tertransfer. Persyaratan juga ada yang belum banyak terpenuhi,” ujarnya.
Menurut Made, dari total 97 SPPG yang berhenti beroperasi, sebanyak 42 dapur MBG terpaksa tutup karena dana dari pemerintah pusat belum masuk ke rekening virtual account masing-masing pengelola.
“Kendala utama memang terkait pencairan dana dan proses administrasi yang masih berjalan,” katanya.
Sementara itu, 55 SPPG lainnya tidak beroperasi karena berbagai persoalan teknis dan administratif. Made menegaskan bahwa tidak seluruh penutupan disebabkan oleh masalah anggaran.
“Ada yang terkait persyaratan administrasi dan beberapa hal teknis lainnya yang masih harus diselesaikan,” jelasnya.
Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah penutupan SPPG terbanyak di DIY. Tercatat ada 36 dapur MBG yang berhenti sementara.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Gunungkidul dengan 22 SPPG, sementara persoalan dana virtual account yang belum cair terkonsentrasi di Gunungkidul, Bantul, dan sebagian wilayah Sleman.
“Permasalahan dana VA belum cair terkonsentrasi di Gunungkidul sebanyak 22 SPPG, Bantul 10 SPPG, dan Sleman,” ungkap Made.
Meski demikian, Pemerintah DIY memastikan program MBG tidak dihentikan permanen. Made menyebut jumlah keseluruhan SPPG yang telah dibangun di DIY mencapai hampir 400 unit.
“(Sekitar) 380-an atau 390-an, hampir 400 cukup banyak,” tuturnya.
Pemerintah daerah kini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pencairan anggaran dapat segera dilakukan sehingga layanan makan bergizi bagi masyarakat bisa kembali berjalan normal. (waw)
