Prof. Yuddy Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden dengan Persetujuan DPRD Provinsi

Senin, 5 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah pusat, dalam menjalankan program-programnya harus sinkron atau searah dengan rencana besar pembangunan nasional. Demikian dikatakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi. Senin, 5 Januari 2026.

Guna melaksanakan program-program yang dicanangkan, lanjut Prof. Yuddy Chrisnandi, memerlukan keterpaduan dan garis komando searah dari pusat. Oleh karena itu, Gubernur idealnya adalah orang-orang pilihan Presiden yang memiliki kemampuan managerial birokrasi, leadership yang tangguh serta sejalan dengan presidennya.

“Gubernur adalah pembantu presiden setingkat Menteri yang bertugas mensukseskan pembangunan nasional di wilayahnya, mengkoordinasikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, Gubernur dapat ditunjuk atau dipilih langsung oleh Presiden yang dalam penetapannya cukup memerlukan persetujuan DPRD Provinsi guna memperoleh dukungan moral yang kuat, sekaligus check and balances calon gubernur yang diajukan Presiden, adalah sosok yg acceptable di wilayahnya,” jelas Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

“Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya,” tutupnya.(*)

Berita Terkait

Vertical Series Competition Jadi Wadah Penguatan Ekosistem Industri Kreatif Nasional
PFN dan SIMPATI Dorong Ekosistem Kreatif Nasional lewat Vertical Series Competition
Satu Visi Membangun PalmCo, PTPN IV dan SPBUN Sahkan PKB Tunggal Pertama untuk Keberlanjutan Industri Sawit
Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024, PP KAMMI Minta Penegakan Hukum Tegas dan Terbuka
Kasus Dugaan Penggelapan Dokumen Tanah Mandek, Laely Ajukan Pengaduan ke Jaksa Agung
Beasiswa Patriot Jadi Strategi Pengembangan SDM untuk Kawasan Transmigrasi Terintegrasi
Teror Terhadap Aktivis dan Pegiat Media Sosial Hanya Akan Merusak Citra
Menko AHY Apresiasi Jangkauan TVRI dalam Mendukung Mobilitas Aman Nataru 2025

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 16:40 WIB

Vertical Series Competition Jadi Wadah Penguatan Ekosistem Industri Kreatif Nasional

Senin, 12 Januari 2026 - 16:34 WIB

PFN dan SIMPATI Dorong Ekosistem Kreatif Nasional lewat Vertical Series Competition

Senin, 12 Januari 2026 - 15:16 WIB

Satu Visi Membangun PalmCo, PTPN IV dan SPBUN Sahkan PKB Tunggal Pertama untuk Keberlanjutan Industri Sawit

Senin, 12 Januari 2026 - 13:17 WIB

Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024, PP KAMMI Minta Penegakan Hukum Tegas dan Terbuka

Kamis, 8 Januari 2026 - 20:20 WIB

Kasus Dugaan Penggelapan Dokumen Tanah Mandek, Laely Ajukan Pengaduan ke Jaksa Agung

Berita Terbaru