Maduro, yang didakwa dalam perkara konspirasi terorisme narkoba serta kepemilikan senjata api, menegaskan statusnya sebagai presiden Venezuela. Pernyataan itu disampaikan melalui penerjemah di hadapan majelis hakim. “Saya tidak bersalah. Saya seorang pria yang baik,” ujar Maduro, seperti dikutip media setempat.
Sikap serupa disampaikan istrinya, Cilia Flores, yang juga didakwa dalam perkara pidana yang sama. Flores menyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Pengadilan menjadwalkan sidang lanjutan terhadap pasangan tersebut pada 17 Maret mendatang. Hingga saat itu, Maduro dan Flores akan tetap berada dalam tahanan otoritas AS.
Di Caracas, Wakil Presiden Delcy Rodriguez resmi dilantik sebagai presiden sementara Venezuela, menyusul keputusan Mahkamah Agung Venezuela yang memerintahkannya mengambil alih kepemimpinan negara. Dalam pidato pelantikannya, Rodriguez mengecam keras operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Maduro.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai “agresi militer yang tidak sah terhadap tanah air kita” serta menyatakan keprihatinan atas “penculikan dua pahlawan yang kini disandera”. Rodriguez menjadi perempuan pertama yang menjabat presiden Venezuela, meski bersifat sementara.
Penangkapan Maduro dan istrinya oleh personel AS di kediaman mereka, lalu pemindahan cepat ke New York, memicu pertanyaan luas mengenai legalitas operasi tersebut menurut hukum internasional. Isu ini segera bergema di forum global.
Pada Senin, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar rapat darurat. China dan Rusia kembali menyampaikan kecaman terhadap tindakan Amerika Serikat di Venezuela. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut menyuarakan keprihatinannya atas dasar hukum keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengizinkan operasi tersebut.
“Saya sangat prihatin bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tidak dihargai,” ujar Guterres. Ia memperingatkan bahwa intervensi semacam itu berpotensi menjadi preseden buruk, mengingat Piagam PBB melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain.
Sementara itu, di dalam negeri Amerika Serikat, respons publik terhadap langkah pemerintah terlihat terbelah. Survei The Washington Post menunjukkan 40 persen dari 1.000 responden mendukung penangkapan Maduro, sementara 42 persen menyatakan penolakan, mencerminkan polarisasi tajam atas kebijakan luar negeri Washington. (ihd)
