JENDELANUSANTARA.COM, New York — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara bukan semata-mata berbicara tentang nasib rakyat Palestina, melainkan juga menyangkut kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di mata dunia.
Berbicara di hadapan para pemimpin dunia dalam rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Prabowo menilai forum tersebut adalah momentum untuk mengemban tanggung jawab sejarah atas tragedi kemanusiaan yang menimpa warga sipil Palestina.
”Hari ini dengan bermartabat kami berkumpul untuk mengemban tanggung jawab historis. Tanggung jawab ini tidak hanya tentang nasib Palestina, tetapi juga tentang masa depan Israel serta kredibilitas PBB,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi yang menggagas KTT tersebut. Kepala Negara juga menyampaikan duka mendalam atas ribuan korban jiwa, terutama perempuan dan anak-anak, akibat kekerasan di Palestina.
Prabowo mengutuk seluruh tindakan kekerasan terhadap warga sipil serta memperingatkan dunia atas bencana kelaparan yang kini melanda Gaza. ”Kelaparan mengancam, bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita,” ujarnya.
Indonesia, kata Prabowo, tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian permanen. Ia menegaskan, Indonesia akan mengakui Israel apabila negara itu terlebih dahulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
KTT Palestina dan Solusi Dua Negara dipimpin bersama oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres turut memberikan pernyataan, disusul 33 pemimpin delegasi dari negara maupun organisasi internasional, termasuk Uni Eropa dan Liga Arab.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi.
