JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) apabila lembaga internasional tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama perjuangan Palestina, yakni kemerdekaan dan kedaulatan penuh.
Sikap itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan sejumlah tokoh muslim nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 40 ulama dan tokoh masyarakat itu, Presiden merespons langsung sejumlah pertanyaan kritis terkait posisi Indonesia dalam BoP, sebuah inisiatif perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jr.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, Presiden menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP bukanlah komitmen tanpa syarat. Menurut Cholil, Prabowo menyampaikan dua sikap utama: Indonesia dapat memilih untuk tidak mengikuti keputusan BoP yang bertentangan dengan pandangan nasional, serta siap keluar dari keanggotaan jika upaya perubahan dari dalam tidak memungkinkan.
“Kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar dari BoP. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Presiden,” ujar Cholil Nafis.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan latar belakang keputusan Indonesia bergabung dengan BoP. Presiden membuka ruang dialog dengan para ulama dan kiai, mendengarkan masukan sekaligus kritik terkait potensi keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza.
KH Cholil Nafis secara terbuka menyampaikan sikap skeptis MUI terhadap BoP. Ia menekankan kekhawatiran agar pasukan perdamaian Indonesia—jika suatu saat ditugaskan—tidak justru berada pada posisi yang berseberangan dengan rakyat Palestina yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya.
“Kami tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka masih terjajah. Yang kami kehendaki adalah damai dan merdeka,” kata Cholil menegaskan sikap MUI di hadapan Presiden.
Menanggapi pandangan tersebut, Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Menurut Cholil, Presiden menyatakan Indonesia akan memilih abstain atau tidak terlibat dalam keputusan BoP yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Bahkan, opsi keluar sepenuhnya tetap terbuka jika kehadiran Indonesia tidak membawa dampak berarti.
Sikap Presiden itu dibenarkan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menyatakan, arah kebijakan Indonesia di BoP tetap berada dalam koridor yang jelas: terwujudnya perdamaian di Gaza, perdamaian di Palestina secara menyeluruh, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina.
“Kalau tidak sesuai dengan tujuan itu, tentu Indonesia akan mengevaluasi posisinya. Trajektori yang ingin kita capai jelas, dan koridor-koridornya ada di situ,” ujar Sugiono.
Pernyataan tersebut menegaskan kembali konsistensi sikap Indonesia dalam isu Palestina: aktif mendorong perdamaian, namun tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemerdekaan sebagai fondasi utama. (ihd)
