JENDELANUSANTARA.COM – Banten, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mendukung seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal itu penting dilakukan karena dengan pelayanan publik yang baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terjadi.
Hal itu diungkapkan Virgojanti usai membuka acara sosialisasi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) wilayah Provinsi Banten tahun 2024 yang digagas kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Selasa (4/6/2024).
Virgojanti mengungkapkan, berdasarkan penilaian yang rutin dilakukan Ombudsman setiap tahunnya, kondisi pelayanan publik Pemprov Banten telah dinyatakan baik, terutama pada pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan perizinan termasuk investasi.
“Kita ingin hal yang baik itu tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan. Karena semua capaian kinerja itu berawal dari pelayanan publik yang baik, dan ini mendukung segala aktivitas roda pembangunan,” kata Virgojanti.
Pada kesempatan itu Virgojanti juga meminta agar seluruh OPD dan Kabupaten/Kota untuk terus melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan pelayanan yang menjadi lebih cepat, tepat dan tentu tetap pada koridor peraturan perundang-undangan.
“Sehingga jika dalam kontek perizinan, para pengusaha bisa lebih cepat melakukan usahanya dan pada konteks pelayanan dasar, masyarakat akan merasa dimudahkan,” ucapnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan tahapan awal sebelum dilakukan penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik yang setiap tahun dilakukan dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Tahun ini penilaian akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 kepada seluruh Pemda, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kita juga akan melakukan wawancara kepada masyarakat,” ucapnya.
Dikatakan Fadli, saat ini baik Pemda maupun Pemprov, berdasarkan penilaian yang dilakukan sebelumnya mayoritas sudah baik atau berada pada grade kuning dan hijau. Atau jika ditafsirkan dalam penilaian, untuk Pemprov itu nilainya 27 poin dari total 28 poin.
“Kedepan tentu kita ingin itu terus ditingkatkan, minimal dipertahankan. Maka kita lihat nanti dari hasil penilaian yang dilakukan ini,” ucapnya.(Wan)
Sumber: Adpim
