PHK Jurnalis Meningkat, Menkomdigi: Ini Soal Demokrasi dan Hak Publik atas Informasi

Kamis, 15 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) jurnalis di berbagai ruang redaksi sebagai dampak dari disrupsi teknologi. Fenomena ini dinilai tak hanya berdampak pada keberlangsungan bisnis media, tetapi juga menyentuh aspek mendasar dalam kehidupan berdemokrasi.

“Ruang redaksi saat ini mengalami tekanan yang menyebabkan banyak jurnalis kehilangan pekerjaan,” ujar Meutya dalam acara Serah Terima Jabatan Anggota Dewan Pers Periode 2022–2025 di Jakarta, Rabu (15/5/2025). “Ini bukan semata soal bisnis, tapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan hak publik untuk mendapat informasi yang akurat.”

Ia mengingatkan bahwa percepatan disrupsi digital telah mengubah lanskap ekosistem media secara drastis. Oleh karena itu, adaptasi yang cepat dari semua pemangku kepentingan menjadi sangat krusial. Pemerintah, Dewan Pers, komunitas jurnalis, akademisi, hingga pelaku industri digital perlu bersinergi menjaga ketahanan media.

“Peran Dewan Pers sangat penting sebagai penjaga independensi, etika, dan kualitas jurnalisme Indonesia,” ucapnya. Meutya pun menyatakan keyakinannya kepada Ketua Dewan Pers 2025–2028 Komaruddin Hidayat dan jajaran yang baru dilantik untuk terus menjaga profesionalisme dan kesehatan ekosistem pers nasional.

Pada kesempatan itu, Meutya juga memberikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pers sebelumnya, Ninik Rahayu, yang merupakan perempuan pertama yang memimpin lembaga tersebut. “Ini momen bersejarah. Sudah lama sertijab Dewan Pers tidak dihadiri langsung oleh menteri. Tapi karena Ibu Ninik adalah ketua perempuan pertama, saya merasa perlu hadir,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan media ke depan akan semakin kompleks, terutama dengan kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI). Meutya menilai, di tengah banjir informasi, publik kian sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Oleh karena itu, media perlu tetap teguh pada kode etik jurnalistik.

“Meski kita mendukung kebebasan berekspresi, tetap diperlukan kecermatan dalam memilah informasi. Ruang digital harus diisi dengan karya jurnalistik yang profesional,” ujarnya. Meutya menekankan pentingnya komunikasi aktif antara Dewan Pers dan konstituennya demi menjaga kualitas ruang publik di era digital. !ihd)

Berita Terkait

Purbaya Perketat Pembenahan Pajak, Bidik Rasio Perpajakan 12 Persen
Pimpinan OJK dan Jajaran Ramai-ramai Mundur, Otoritas Pastikan Pengawasan Berjalan
Purbaya Yakin Modal Fiskal-Moneter Cukup untuk Pertumbuhan 6 Persen
Riset Ekspedisi Patriot: Potensi Ekonomi Transmigrasi Besar, Tata Kelola Berbasis Data Jadi Kunci
Redam PHK, Menkeu Pilih Buka Akses Modal Kerja ketimbang Beri Insentif
PPN 2026 Masih Dikaji, Pemerintah Menunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya Pilih Barang UMKM untuk Bencana, Tolak Balpres Ilegal
Bea Keluar Batu Bara Berlaku 2026, Pemerintah Ingin Optimalisasi Penerimaan

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 17:43 WIB

Purbaya Perketat Pembenahan Pajak, Bidik Rasio Perpajakan 12 Persen

Jumat, 30 Januari 2026 - 23:47 WIB

Pimpinan OJK dan Jajaran Ramai-ramai Mundur, Otoritas Pastikan Pengawasan Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:05 WIB

Purbaya Yakin Modal Fiskal-Moneter Cukup untuk Pertumbuhan 6 Persen

Rabu, 24 Desember 2025 - 12:56 WIB

Riset Ekspedisi Patriot: Potensi Ekonomi Transmigrasi Besar, Tata Kelola Berbasis Data Jadi Kunci

Selasa, 23 Desember 2025 - 20:06 WIB

Redam PHK, Menkeu Pilih Buka Akses Modal Kerja ketimbang Beri Insentif

Berita Terbaru