JENDELANUSANTARA.COM, YOGYAKARTA – Program pelatihan bagi peserta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan publik setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia (27/6) lalu, bertambahnya jumlah korban jiwa memunculkan perhatian terhadap metode pelatihan yang diterapkan sekaligus mendorong evaluasi terhadap implementasi program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Aulia Nur Kasiwi, S.IP., M.IP menilai pendekatan semi-militer tidak dapat langsung dinilai sebagai langkah yang tepat maupun keliru. Menurutnya, penilaian harus dilakukan dengan melihat tujuan utama program serta kompetensi yang ingin dibangun melalui pelatihan tersebut.
“Pendekatan semi-militer memang memiliki sisi positif. Peserta dapat dilatih untuk lebih disiplin, mampu bekerja sama, dan memiliki mental yang lebih tangguh. Namun, kita juga harus melihat tujuan dari Program Koperasi Merah Putih itu sendiri. Apakah yang dibutuhkan hanya kedisiplinan dan ketahanan mental, atau justru kemampuan mengelola organisasi dan koperasi. Karena itu, menurut saya pendekatan semi-militer cukup menjadi pelengkap, bukan menjadi inti dari pelatihan,” ujarnya kepada Humas UMY, Rabu (1/7)
Tujuan utama pemberdayaan koperasi seharusnya berfokus pada peningkatan kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi secara profesional. Keterampilan yang dibutuhkan pengurus koperasi tidak memiliki hubungan langsung dengan latihan fisik, melainkan kemampuan administrasi, pengelolaan keuangan, hingga membangun jejaring dan partisipasi anggota.
“Dalam perspektif kebijakan publik, pengurus koperasi harus memahami tata kelola organisasi, administrasi, dan keuangan yang baik. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan membangun komunikasi yang efektif agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. Semakin tinggi partisipasi anggota, semakin besar pula peluang koperasi untuk berkembang,” kata Aulia lebih lanjut.
Insiden yang menewaskan lima peserta, harus menjadi momentum evaluasi terhadap implementasi program pemerintah. Ia menegaskan bahwa keselamatan peserta merupakan aspek yang tidak boleh dikesampingkan dalam pelaksanaan kebijakan publik, terlebih ketika menyangkut program berskala nasional.
“Korban jiwa ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah. Ucapan belasungkawa tentu tidak akan pernah menggantikan nyawa yang hilang. Saya sangat menghormati institusi militer, tetapi dalam konteks pelatihan koperasi saya belum melihat alasan yang cukup kuat mengapa pendekatan semi-militer harus menjadi pilihan utama. Yang jauh lebih dibutuhkan adalah pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki keluaran nyata bagi pengelolaan koperasi,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan Koperasi Merah Putih. Proses evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data agar setiap kebijakan benar-benar mampu mencapai tujuan yang diharapkan sekaligus meminimalkan risiko di lapangan.
“Pelaksanaan program ini perlu dibenahi secara komprehensif. Evaluasi harus berbasis data sehingga pemerintah dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan benar-benar tercapai dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Dengan evaluasi yang matang, pelatihan dapat berjalan lebih efektif, sesuai kebutuhan pengurus koperasi, serta tetap mengutamakan keselamatan peserta sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program ini juga dapat terjaga,” pungkas Aulia. (gla)
Sumber : Humas Umy
