JENDELANUSANTARA.COM, Tapanuli Tengah – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta seluruh stakeholder di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), bersatu memprioritaskan percepatan penanganan pascabencana. Tito mengatakan, Tapteng merupakan daerah dengan dampak bencana paling berat di Sumut sehingga perlu dukungan banyak pihak.
Tito meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik kepala daerah, DPRD, bahkan tokoh masyarakat mengesampingkan kepentingan politik maupun persoalan administratif yang dapat menghambat penanganan bencana. Ia menekankan seluruh pihak perlu bersatu mempercepat pemulihan, termasuk dengan memanfaatkan tambahan anggaran pemerintah untuk penanganan bencana.
“Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya rakyat enggak ditolong, sementara kita memiliki kemampuan membantu mereka,” jelasnya kepada awak media di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kabupaten Tapteng, Sumut, Kamis (10/9/2026). Keterangan itu disampaikannya setelah meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapteng.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran sekitar Rp213 miliar pada April 2026 dan Rp14 miliar pada Agustus 2026 kepada Kabupaten Tapteng. Tito menegaskan anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan pascabencana.
“Nah, itu pasti akan saya awasi uangnya dipakai buat apa? Prioritas untuk bencana. Surat Edaran sudah saya buat untuk petunjuk,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Tito mengecek berbagai progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Kabupaten Tapteng, mulai dari pembangunan Sabo Dam, hunian tetap (huntap), hingga pemulihan fasilitas pendidikan. Kehadirannya untuk memastikan berbagai program berjalan sesuai rencana, termasuk yang disusun oleh kementerian/lembaga.
Tito menjelaskan, Presiden telah menyetujui anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera selama tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun. Saat ini anggaran tersebut telah diberikan kepada kementerian/lembaga terkait. Sebagai Ketua Satgas PRR, Tito memastikan pengawasan terhadap berbagai program rehab-rekon, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Nah, sekarang waktunya, masanya untuk turun ke lapangan untuk mengecek,” tegasnya.(lsi)
Sumber : Satgas PRR
