JENDELANUSANTARA.COM, Semarang — Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) telah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia selama lebih dari setengah abad. Sejak pertama kali digelar pada 1968, ajang tersebut terus diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan hingga nasional.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, konsistensi penyelenggaraan MTQ selama puluhan tahun menjadi pengalaman penting yang dimiliki Indonesia. MTQ tidak hanya berkembang dalam skala penyelenggaraan, tetapi juga menunjukkan kuatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Alquran.
“Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan MTQ. Tidak ada negara yang konsisten mulai 1968 hingga tahun ini bisa melaksanakan MTQ mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional,” ujar Nasaruddin saat melantik tujuh Dewan Pengawas dan 155 Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/9/2026).
Pelantikan ditandai dengan pembacaan baiat dan pemasangan toga kepada para dewan hakim. Mereka akan menjalankan tugas dalam pelaksanaan MTQ Nasional XXXI yang berlangsung tahun ini.
Menurut Nasaruddin, perkembangan MTQ dalam beberapa tahun terakhir juga ditandai dengan semakin banyaknya lembaga dan institusi yang menyelenggarakan ajang serupa di tingkat nasional. Fenomena itu, menurut dia, perlu diikuti dengan koordinasi agar kualitas penyelenggaraan, terutama dalam aspek penilaian, tetap terjaga.
Nasaruddin menyebut saat ini terdapat hampir 25 penyelenggaraan MTQ tingkat nasional yang digelar berbagai lembaga. Selain Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), kegiatan tersebut antara lain diselenggarakan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Polri, buruh, perguruan tinggi, dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Saat ini sedang tren bukan hanya yang dilakukan oleh LPTQ, tetapi hampir 25 event MTQ tingkat nasional yang dilakukan di Indonesia,” katanya.
Karena itu, ia berharap seluruh kegiatan MTQ tingkat nasional dapat memiliki koordinasi yang lebih baik, khususnya dalam penyelenggaraan perhakiman. Menurut Nasaruddin, LPTQ perlu menjadi rujukan dalam memastikan standar penilaian dan kompetensi para hakim.
“Kita berharap ke depan semua kegiatan per-MTQ-an tingkat nasional di bawah koordinasi LPTQ mengenai perhakiman,” ujarnya.
Nasaruddin menilai maraknya penyelenggaraan MTQ merupakan gambaran meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an. Fenomena tersebut tidak semata-mata ditunjukkan melalui kompetisi membaca, menghafal, atau memahami Alquran, tetapi juga melalui upaya menjadikan nilai-nilainya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
Ia mengatakan, MTQ seharusnya menjadi salah satu sarana untuk membumikan nilai-nilai Alquran. Namun, upaya tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan perlombaan.
“Timbul fenomena kecintaan umat terhadap Alquran, ini menjadi bagian dari proses membumikan Alquran. Tidak ada artinya kita membumikan Alquran jika tidak melangitkan manusia,” kata Nasaruddin.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sekaligus Ketua Umum LPTQ Nasional Abu Rokhmad, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Lubenah, serta Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M. Hanafi. (ihd)
