KPK Buka Peluang Periksa Gubernur Bobby Nasution Terkait Korupsi Jalan Sumut

Sabtu, 28 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di provinsi tersebut. Sejauh ini, lembaga antikorupsi masih menelusuri aliran dana suap dari pihak swasta yang terlibat dalam pemenangan tender proyek.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan awak media terkait hubungan antara Bobby Nasution dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan OP Ginting, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau memang bergerak ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Menurut Asep, penyidikan kasus ini dilakukan dengan pendekatan follow the money, yakni mengikuti aliran dana yang diduga berasal dari suap pihak swasta kepada sejumlah pejabat publik. Untuk mendalami transaksi tersebut, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Siapa pun yang terlibat dalam aliran uang itu akan dimintai keterangan. Tidak terkecuali Gubernur Sumatera Utara,” ujar Asep.

Penyidikan masih dalam tahap awal. KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak lain yang diduga mengetahui atau menikmati aliran dana tersebut.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan OP Ginting (TOP); Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Reza Fahlevi Siregar (RES); pejabat PPK di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 1 Sumut Hermanto Lubis (HEL); Direktur Utama PT Daya Nurga Giat (DNG) Kirman (KIR); dan Direktur PT Rendi Nusa (RN) Raymond (RAY).

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga TOP, RES, dan HEL menerima suap dari KIR dan RAY untuk mengatur pemenangan proyek jalan.

KIR dan RAY disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara TOP, RES, dan HEL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau Pasal 12B UU yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK belum menyebutkan nilai suap secara rinci. Namun, proyek infrastruktur jalan di wilayah Sumut ini merupakan bagian dari pembangunan strategis daerah yang bersumber dari anggaran negara dan daerah. (ihd)

Berita Terkait

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa
KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang
Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:08 WIB

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 10:46 WIB

KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Berita Terbaru