KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

Senin, 15 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendakwah Khalid Basalamah saat hadir di KPK untuk menjalani pemeriksaan. (Jennus)

Pendakwah Khalid Basalamah saat hadir di KPK untuk menjalani pemeriksaan. (Jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengenai pengembalian uang terkait perkara dugaan korupsi kuota haji.

“Benar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Senin (15/9/2025). Namun, Setyo menegaskan jumlah uang yang telah dikembalikan belum diverifikasi oleh KPK.

Sebelumnya, Khalid yang juga Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) menyampaikan pengalamannya saat menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama tahun 2023–2024. Pernyataan itu disampaikan melalui kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah pada 13 September 2025.

Khalid menjelaskan, awalnya 122 jemaah Uhud Tour telah melunasi pembayaran visa haji furoda, termasuk akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Namun, kemudian muncul penawaran visa haji khusus yang disebut bagian dari 20.000 kuota tambahan Pemerintah Arab Saudi.

Dalam praktiknya, sebagian jemaah diminta membayar tambahan 1.000 dolar AS per orang oleh Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud. Khalid mengaku keberatan, tetapi akhirnya melunasi karena ada ancaman visa tidak diproses.

Setelah pelaksanaan haji, uang 4.500 dolar AS per jemaah dikembalikan. Khalid menyebut uang itu kemudian juga diserahkan ke KPK sesuai permintaan lembaga antikorupsi. “Kami sudah ikuti semua prosedur,” ujarnya.

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025, setelah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Lembaga ini memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Selain KPK, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI juga menyoroti dugaan penyimpangan pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah. Pemerintah membagi kuota 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen. (ihd)

Berita Terkait

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa
KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang
Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:08 WIB

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 10:46 WIB

KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Berita Terbaru