Koordinasi Kemendagri dan Pemprov Sulteng Atasi Kekurangan Anggaran Pilkada Donggala

Selasa, 4 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Palu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta setiap daerah untuk mengelola anggaran Pilkada secara efektif. Upaya ini dilakukan guna mendukung terselenggaranya Pilkada yang aman dan kondusif.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Adapun terkait persoalan kekurangan anggaran Pilkada di Kabupaten Donggala, Yusharto mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

Yusharto menuturkan, permasalahan pengelolaan anggaran Pilkada tidak hanya menjadi persoalan di Kabupaten Donggala, tetapi juga terjadi di daerah lainnya. Terkait hal tersebut, berdasarkan tugas dan fungsi (tusi) yang diemban, BSKDN akan melakukan asistensi kepada daerah terkait pengelolaan keuangan daerah agar dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

“Karena ini kasusnya ada di kabupaten maka pemerintah bersama dengan pemerintah provinsi akan melakukan asistensi pengelolaan keuangan daerah untuk Kabupaten Donggala,” ujarnya di Kota Palu, Sulteng, Selasa (4/6/2024).

Di sisi lain, Yusharto menekankan peningkatan inovasi di daerah juga dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim demokrasi di wilayahnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada perlu terus berinovasi agar pelaksanaannya semakin baik.

“Bersama dengan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) mungkin kami akan melakukan profiling atas inovasi yang dilakukan terutama untuk KPUD untuk kita bisa sebarluaskan melalui platform inovasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Yusharto.

Sebagai informasi tambahan, BSKDN Kemendagri memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi. Aplikasi ini bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. Tuxedovation memiliki sekitar 14 ribu data inovasi yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus berinovasi.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Pelantikan Tyas Fatoni sebagai Ketua TP PKK Papua Disaksikan Mendagri Tito Karnavian
Pelantikan Pj. Ketua TP PKK Papua, Mendagri Tekankan Lanjutan Program Kesejahteraan
Jakarta Urutan Ketiga Kota dengan Udara Terburuk di Dunia
Mendagri dan Wali Nanggroe Aceh Duduk Bersama, Bahas Arah Pembangunan dan Investasi Daerah
Tri Tito Karnavian: Perputaran Ekonomi HUT Dekranas Capai Rp1,5 Miliar, Antusiasme Luar Biasa
Tutup HUT Dekranas ke-45, Mendagri Puji Kontribusi UMKM dalam Ketahanan Ekonomi Nasional
Wamendagri Bima Arya Dorong Kampus Jadi Ruang Diskusi dan Literasi Ekonomi Syariah
BPS Tegaskan Keamanan Data Sensus Ekonomi 2026 Terjamin

Berita Terkait

Senin, 14 Juli 2025 - 14:31 WIB

Pelantikan Pj. Ketua TP PKK Papua, Mendagri Tekankan Lanjutan Program Kesejahteraan

Minggu, 13 Juli 2025 - 10:35 WIB

Jakarta Urutan Ketiga Kota dengan Udara Terburuk di Dunia

Sabtu, 12 Juli 2025 - 08:22 WIB

Mendagri dan Wali Nanggroe Aceh Duduk Bersama, Bahas Arah Pembangunan dan Investasi Daerah

Jumat, 11 Juli 2025 - 17:00 WIB

Tri Tito Karnavian: Perputaran Ekonomi HUT Dekranas Capai Rp1,5 Miliar, Antusiasme Luar Biasa

Jumat, 11 Juli 2025 - 15:33 WIB

Tutup HUT Dekranas ke-45, Mendagri Puji Kontribusi UMKM dalam Ketahanan Ekonomi Nasional

Berita Terbaru