Koordinasi Kemendagri dan Pemprov Sulteng Atasi Kekurangan Anggaran Pilkada Donggala

Selasa, 4 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Palu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta setiap daerah untuk mengelola anggaran Pilkada secara efektif. Upaya ini dilakukan guna mendukung terselenggaranya Pilkada yang aman dan kondusif.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Adapun terkait persoalan kekurangan anggaran Pilkada di Kabupaten Donggala, Yusharto mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

Yusharto menuturkan, permasalahan pengelolaan anggaran Pilkada tidak hanya menjadi persoalan di Kabupaten Donggala, tetapi juga terjadi di daerah lainnya. Terkait hal tersebut, berdasarkan tugas dan fungsi (tusi) yang diemban, BSKDN akan melakukan asistensi kepada daerah terkait pengelolaan keuangan daerah agar dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

“Karena ini kasusnya ada di kabupaten maka pemerintah bersama dengan pemerintah provinsi akan melakukan asistensi pengelolaan keuangan daerah untuk Kabupaten Donggala,” ujarnya di Kota Palu, Sulteng, Selasa (4/6/2024).

Di sisi lain, Yusharto menekankan peningkatan inovasi di daerah juga dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim demokrasi di wilayahnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada perlu terus berinovasi agar pelaksanaannya semakin baik.

“Bersama dengan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) mungkin kami akan melakukan profiling atas inovasi yang dilakukan terutama untuk KPUD untuk kita bisa sebarluaskan melalui platform inovasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Yusharto.

Sebagai informasi tambahan, BSKDN Kemendagri memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi. Aplikasi ini bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. Tuxedovation memiliki sekitar 14 ribu data inovasi yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus berinovasi.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Pemerintah dan Tokoh Adat Sepakat Hentikan Konflik di Wamena
Koperasi Merah Putih Resmi Berjalan, Warga Bisa Nikmati Kredit Murah dan Sembako Terjangkau
Wamendagri Bima Arya Ingatkan Kepala Daerah Jangan Nomorduakan Program Swasembada Pangan
Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Papua Segera Sampaikan Pertanggungjawaban Dana Otsus
Menkeu Purbaya Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan
Menkes: Kasus Hantavirus di DKI Jakarta Terkendali, Kontak Erat Dipantau 14 Hari
Antisipasi Peningkatan Kasus, Kemenkes Perkuat Kewaspadaan Virus Hanta
SKKNI Jadi Kunci Peningkatan Kompetensi SDM Maritim Nasional

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:53 WIB

Pemerintah dan Tokoh Adat Sepakat Hentikan Konflik di Wamena

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:46 WIB

Koperasi Merah Putih Resmi Berjalan, Warga Bisa Nikmati Kredit Murah dan Sembako Terjangkau

Sabtu, 16 Mei 2026 - 12:19 WIB

Wamendagri Bima Arya Ingatkan Kepala Daerah Jangan Nomorduakan Program Swasembada Pangan

Sabtu, 16 Mei 2026 - 09:41 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Papua Segera Sampaikan Pertanggungjawaban Dana Otsus

Kamis, 14 Mei 2026 - 11:49 WIB

Menkeu Purbaya Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan

Berita Terbaru