Inflasi di Daerah Masih Bervariasi, Mendagri Ingatkan Daerah Aktif Cari Penyebab dan Solusinya

Senin, 8 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, meski inflasi secara nasional terkendali sebesar 2,61 persen pada Desember 2023, kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi. Mendagri mengingatkan daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional dan Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya terbilang tinggi untuk melakukan upaya pengendalian.

Dia menegaskan, capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi.

“Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan terlena, apalagi daerah jangan terlena, karena terjadi variasi di tingkat nasional, negara kita adalah negara besar 552 wilayah,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Lebih lanjut, Mendagri menekankan kepada Pemda agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi. Pemda harus aktif mencari penyebab dan solusinya sehingga inflasi terkendali. Pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kalau kurang mengerti juga panggil ahlinya yang dari ekonomi, universitas, segala macam, untuk membantu menelusuri penyebabnya dan mencari solusinya, supaya jangan sampai dibacain terus ini naik terus [inflasinya] dan di atas terus,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri membeberkan daerah yang inflasinya masih di atas rerata nasional. Rinciannya, d tingkat provinsi ada Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Banten, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian di tingkat kabupaten yaitu Sumenep, Merauke, Banggai, Buleleng, Kotabaru, Belitung, Mimika, Sikka, Sumba Timur, dan Kudus. Sementara kota dengan inflasi tinggi yakni Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Bandar Lampung, Cilegon, Kotamobagu, Samarinda, Bogor, Tual, dan Tegal.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Wamendagri Ribka Haluk: Potensi NTT Harus Dioptimalkan lewat Inovasi dan Transformasi
Wamendagri Bima Arya Soroti Peran Kepala Daerah dalam Menjamin Kebebasan Beragama
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan TB
Wamendagri Ribka Haluk Ajak NTT Hijaukan Lingkungan Lewat Gerakan Indonesia ASRI
Mendagri Wakili Pemerintah, RUU 15 Kabupaten/Kota Disepakati untuk Paripurna
MagangHub Batch 2 Dimulai Besok, Peserta Diminta Siapkan Diri
Perkuat Penanganan TB, Wamendagri Wiyagus Dorong Sinergi Pemerintah dan Lintas Sektor
Sekjen Kemendagri Soroti Pentingnya Evaluasi Intervensi Harga Pangan di Daerah

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 23:56 WIB

Wamendagri Ribka Haluk: Potensi NTT Harus Dioptimalkan lewat Inovasi dan Transformasi

Senin, 21 September 2026 - 23:30 WIB

Wamendagri Bima Arya Soroti Peran Kepala Daerah dalam Menjamin Kebebasan Beragama

Senin, 21 September 2026 - 23:25 WIB

Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan TB

Senin, 21 September 2026 - 19:43 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Ajak NTT Hijaukan Lingkungan Lewat Gerakan Indonesia ASRI

Senin, 21 September 2026 - 15:08 WIB

Mendagri Wakili Pemerintah, RUU 15 Kabupaten/Kota Disepakati untuk Paripurna

Berita Terbaru