JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung pertumbuhan iklim inovasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan pilot project inovasi daerah yang bersifat tematik pada sejumlah daerah.
Pada tahun 2024, terdapat 5 daerah yang menjadi sasaran penerapan pilot project meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.
“Bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik baik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk direplikasi pada daerah 3T dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan,” terang Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Aula BSKDN, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dia melanjutkan, ke depan daerah-daerah pilot project tersebut akan menjadi daerah percontohan bagi daerah lain terkait pengembangan inovasi. Sementara itu, dalam rangka melanjutkan kegiatan pilot project tahun 2023, terdapat tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan, di antaranya Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDES.
“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan atas model dari inovasi-inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” tambahnya.
Dirinya juga membeberkan sejumlah daerah yang dijadikan rujukan tiga tematik pilot project 2024 tersebut. Daerah yang akan dijadikan rujukan terkait aplikasi ePatda adalah Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya. Kemudian, daerah yang dijadikan rujukan e-Vaskin meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang. Berikutnya, Kota Denpasar dijadikan sebagai daerah rujukan terkait aplikasi eBUMDes.
“Kami berharap Ibu/Bapak narasumber yang berasal dari daerah penerapan pilot project untuk dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerah Bapak/Ibu, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kendala dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dipersiapkan oleh tim dari BSKDN,” jelas Yusharto.
Selain meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi, penerapan pilot project pada sejumlah daerah yang telah teridentifikasi dapat meningkatkan iklim inovasi di daerah terkait. Yusharto menginginkan output dari pelaksanaan pilot project dapat dicatatkan sebagai inovasi. “Untuk dicatat sebagai inovasi memang menjadi tujuan kita tetapi yang utama adalah untuk memperbaiki kualitas layanan publik di daerah Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
