“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu hingga Indonesia gelap,” kata Alissa dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Apa yang dilakukan pemerintah pusat menjadI contoh di daerah. Kasus di Pati, Jawa Tengah, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan hingga 250 persen memicu aksi protes warga. Hal serupa terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, setelah pemerintah daerah setempat menaikkan PBB sebesar 400 persen.
Menurut Alissa, suara rakyat merupakan pilar demokrasi yang tidak boleh diabaikan. “Demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat. Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” ujarnya.
Selain soal demokrasi, Alissa juga menyoroti isu ekologi yang akan dibahas dalam forum Tunas Gusdurian 2025. Ia menyebut krisis iklim semakin diperparah oleh industri ekstraktif yang mengabaikan kewajiban reklamasi.
“Hampir tidak ada pertambangan yang benar-benar memulihkan lingkungan. Banyak masyarakat menjadi korban, jatuh ke lubang tambang, atau hidup di tanah tandus tanpa penghijauan kembali,” katanya.
Bagi Alissa, isu ekologi bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga keadilan. “Keadilan ekologis mencakup perlindungan masyarakat adat sekaligus menjaga hak-hak alam,” tegasnya.
Tunas Gusdurian 2025 yang mengusung tema ‘Meneladani Gus Dur, Menguatkan Indonesia’ akan diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah. Rangkaian acara meliputi Konferensi Pemikiran Gus Dur, Forum Gerakan, hingga Festival Gerakan. Beberapa tokoh yang dijadwalkan hadir antara lain KH Husein Muhammad, Mahfud MD, Dewi Kanti Setianingsih, Greg Barton, serta Sandra Moniaga.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan ekologi di Indonesia. (ihd)
