JENDELANUSANTARA.COM, YOGYAKARTA – Pendekatan diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong percepatan Proyek LNG Abadi Masela dinilai tidak serta-merta dapat diterapkan pada proyek strategis lain. Keberhasilan percepatan proyek tersebut bergantung pada kombinasi kepentingan investor, kesiapan struktur kepemilikan, serta ketegasan kebijakan yang belum tentu tersedia dalam kasus lain.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar Ekonomi Politik Internasional, Arie Kusuma Paksi, S.IP., M.A., Ph.D., mengatakan percepatan Proyek LNG Abadi Masela tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil diplomasi personal presiden.
Pembangunan fisik Proyek LNG Abadi Masela resmi dimulai pada 16 Juli 2026 setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade sejak cadangan gas Lapangan Abadi ditemukan pada 2000. Proyek strategis nasional di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, tersebut memiliki nilai investasi sekitar USD20,9 miliar.
Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang di Tokyo pada 31 Maret 2026. Salah satu pimpinan perusahaan yang hadir adalah Presiden dan CEO INPEX, Takayuki Ueda. Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama investasi, hilirisasi, dan rantai pasok global antara Indonesia dan Jepang.
“Keberhasilan proyek di Masela terjadi karena tiga faktor yang kebetulan hadir secara bersamaan,” ujar Arie saat dihubungi, Senin (27/7).
Menurutnya, faktor pertama ialah adanya kepentingan strategis Jepang terhadap pasokan gas dari Masela. Kepentingan tersebut memberikan insentif ekonomi dan energi bagi investor Jepang untuk mempertahankan keterlibatannya dalam proyek.
Faktor kedua adalah selesainya restrukturisasi kepemilikan atau participating interest (PI) proyek. Kepemilikan Shell telah dialihkan kepada Pertamina dan Petronas pada Oktober 2023. Pemerintah Indonesia kemudian menyetujui revisi rencana pengembangan atau plan of development pada Desember 2023 sehingga persiapan teknis proyek dapat kembali dilanjutkan.
Menurut Arie, restrukturisasi tersebut menjadi salah satu prasyarat penting sebelum pemerintah dapat mendorong percepatan proyek melalui jalur diplomasi.
Faktor ketiga ialah ketegasan pemerintah dalam mengevaluasi dan mencabut izin proyek yang tidak menunjukkan perkembangan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, Prabowo menyampaikan instruksi agar izin dapat dicabut apabila tidak terdapat kegiatan dalam waktu enam bulan.
Arie menilai ketiga faktor tersebut hadir secara bersamaan pada momentum yang tepat dalam kasus Masela. Tanpa kombinasi kepentingan strategis investor, kesiapan internal proyek, dan ketegasan kebijakan, kunjungan tingkat tinggi belum tentu menghasilkan perkembangan serupa.
“Jika presiden mengunjungi investor lain tanpa ketiga faktor ini, kunjungan tersebut hanya akan menjadi seremoni tanpa hasil konkret,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat. Kebutuhan strategis investor harus benar-benar tersedia, persoalan struktur kepemilikan perlu diselesaikan, sedangkan pemerintah harus memiliki kerangka kebijakan yang jelas untuk mendorong investor menjalankan komitmennya.
Karena itu, menurut Arie, diplomasi presiden lebih tepat dipandang sebagai akselerator yang memperkuat proses yang sebelumnya telah dipersiapkan, bukan sebagai penyebab tunggal dimulainya pembangunan Proyek LNG Abadi Masela.
Di sisi lain, ia menyoroti risiko tata kelola apabila percepatan berbagai proyek strategis terlalu bergantung pada keterlibatan langsung kepala negara. Ketegasan dalam mencabut izin proyek yang tidak berjalan memang dapat memperbaiki citra kedisiplinan investasi Indonesia. Namun, penggunaannya harus tetap berlandaskan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi.
“Diskresi presidensial yang terus digunakan tanpa kerangka kelembagaan yang jelas dapat meningkatkan persepsi risiko politik, bukan menurunkannya,” ungkap Arie.
Menurutnya, investor jangka panjang tidak hanya mempertimbangkan ketegasan pemerintah, tetapi juga kepastian hukum, konsistensi regulasi, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang berlaku secara setara bagi seluruh pelaku usaha.
Penggunaan tekanan politik secara berulang tanpa prosedur yang transparan berisiko menimbulkan persepsi bahwa kelangsungan proyek sangat bergantung pada keputusan personal. Kondisi tersebut dapat mengurangi kepastian yang dibutuhkan investor dalam mengambil keputusan jangka panjang.
Arie menyimpulkan bahwa perkembangan Proyek LNG Abadi Masela lebih tepat dibaca sebagai pertemuan antara kepentingan strategis investor, kesiapan struktur proyek, dan ketegasan pemerintah. Pola tersebut bukan formula diplomasi yang dapat langsung diterapkan pada seluruh proyek strategis nasional.
Karena itu, pemerintah perlu mengubah momentum diplomasi tingkat tinggi menjadi sistem percepatan investasi yang lebih institusional. Sistem tersebut harus ditopang oleh kepastian regulasi, koordinasi antarlembaga, penyelesaian hambatan teknis, dan mekanisme evaluasi proyek yang transparan. (LSI)
Sumber : humas umy
