BSKDN Jalin Kerja Sama dengan IPKPI Perkuat Hasil Rekomendasi Kebijakan

Senin, 22 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ikatan Profesional Kompetensi Pemerintahan Indonesia (IPKPI). Kerja sama ini dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini meliputi bidang politik, pelayanan publik, pembangunan daerah dan desa, keuangan daerah dan inovasi daerah, serta peningkatan profesionalitas kompetensi sumber daya manusia.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan, peluang kerja sama antara BSKDN dengan IPKPI terbuka lebar. Oleh karenanya, pihaknya sangat terbuka dan menyambut baik langkah kerja sama tersebut. “Melihat peluang yang ada, kita bisa melakukan kolaborasi antara BSKDN dengan Ikatan Profesional Kompetensi Pemerintahan Indonesia,” ujar Yusharto di Aula BSKDN, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Yusharto mengatakan, kerja sama ini untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi dalam mempercepat penyusunan kebijakan yang disiapkan oleh BSKDN. Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi penelitian atau pengkajian strategi kebijakan bidang politik, pelayanan publik, pembangunan daerah, keuangan daerah, dan inovasi daerah. Selain itu, kerja sama juga mencakup pelatihan, edukasi, workshop, seminar atau focus group discussion (FGD), dan konsultasi. Kemudian penyediaan fasilitator atau pendampingan serta penggunaan sarana dan prasarana.

Dirinya berharap, kerja sama dengan IPKPI bisa menghasilkan strategi kebijakan yang sejalan dengan tugas dan fungsi BSKDN. Tidak hanya IPKPI, pihaknya juga terbuka terhadap potensi kerja sama dengan berbagai pihak terkait lainnya. “Kami juga sering melakukan pembahasan potensi kerja sama dengan pihak luar dan kami memang sangat terbuka,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum IPKPI Triyuni Soemartono mengatakan, BSKDN sudah semestinya satu langkah di depan dibanding komponen Kemendagri lainnya terutama dalam mendukung perencanaan program. Langkah ini bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai kinerja termasuk di tingkat pemerintahan daerah. Dirinya menekankan bahwa kerja sama ini untuk membantu mengakselerasi capaian program kerja BSKDN yang berlandaskan metodologi dan filosofi pemerintahan daerah.

Lebih lanjut Triyuni mengatakan, pihaknya siap melakukan berbagai poin kerja sama tersebut secepat mungkin. Dia berharap, berbagai pihak terkait lainnya dapat mendukung kerja sama tersebut.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Data BPS Jadi Acuan Tekan Backlog, Mendagri Dorong Pemda Perkuat Kebijakan Perumahan
Kekayaan Intelektual Hasil Inovasi Jadi Sorotan, BSKDN Dorong Pemda Tingkatkan Perlindungan
Kemendagri Dorong Sinergi Pemda dan BGN untuk Perkuat Tata Kelola Program MBG
Irma Yuliana Bebas dari Penahanan, Kejari Jaktim Bersikap
Kemenag Tegaskan Masjid Istiqlal Tak Masuk Bursa, Wakaf Saham untuk Kemaslahatan Umat
Sambut Hari Pramuka, IJP Susilo Teguh R: Terpenting dari Kepramukaan adalah Proses Pendidikan Karakter
Sakit dan Mahalnya Melahirkan Demokrasi
Pembangkangan Sipil dengan Menjungkirbalikkan Logika

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:16 WIB

Data BPS Jadi Acuan Tekan Backlog, Mendagri Dorong Pemda Perkuat Kebijakan Perumahan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:43 WIB

Kekayaan Intelektual Hasil Inovasi Jadi Sorotan, BSKDN Dorong Pemda Tingkatkan Perlindungan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:33 WIB

Kemendagri Dorong Sinergi Pemda dan BGN untuk Perkuat Tata Kelola Program MBG

Kamis, 13 Agustus 2026 - 14:14 WIB

Irma Yuliana Bebas dari Penahanan, Kejari Jaktim Bersikap

Kamis, 13 Agustus 2026 - 12:09 WIB

Kemenag Tegaskan Masjid Istiqlal Tak Masuk Bursa, Wakaf Saham untuk Kemaslahatan Umat

Berita Terbaru