BPSDM Kemendagri Terima Sertifikat Akreditasi LPPBJ dari LKPP

Senin, 20 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima sertifikat akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi kepada Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono di Kantor LKPP, Kuningan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Berdasarkan sertifikat itu, BPSDM Kemendagri berhasil meraih Akreditasi A dengan masa berlaku selama lima tahun. Sertifikat akreditasi LPPBJ ini merupakan pengakuan formal yang diberikan LKPP terhadap kapasitas BPSDM Kemendagri dalam mengelola pelatihan pengadaan barang/jasa. Sertifikat ini menunjukkan bahwa BPSDM Kemendagri telah memenuhi standar yang ditetapkan dan mampu melaksanakan pelatihan dengan kualitas tinggi.

Dalam sambutannya, Sugeng Hariyono mengatakan, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh tim BPSDM Kemendagri dalam meningkatkan kualitas pelatihan pengadaan barang/jasa. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan yang terbaik dan berkualitas demi meningkatkan kompetensi para pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan,” ujar Sugeng.

Dengan diterimanya sertifikat akreditasi, BPSDM Kemendagri diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pelatihan yang terpercaya dan profesional dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat ini juga menjadi motivasi bagi BPSDM Kemendagri untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam setiap program pelatihan yang diselenggarakan.

Penyerahan sertifikat ini juga menandai langkah penting BPSDM Kemendagri dalam upaya meningkatkan standar pelatihan, sekaligus berkontribusi positif terhadap pengelolaan pengadaan barang/jasa di Indonesia.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Perkuat Pendapatan Daerah, Mendagri Minta Kepala Daerah Kedepankan Kepemimpinan Teknokratik
Menteri Ekraf Dorong Blockchain Perkuat Hak Cipta dan Ekonomi Kreatif Indonesia
Sidang Perdana Gas Portable di PN Jakarta Utara, 15 Advokat LBH Peradi Profesional Turun Mendampingi
Data BPS Jadi Acuan Tekan Backlog, Mendagri Dorong Pemda Perkuat Kebijakan Perumahan
Kekayaan Intelektual Hasil Inovasi Jadi Sorotan, BSKDN Dorong Pemda Tingkatkan Perlindungan
Kemendagri Dorong Sinergi Pemda dan BGN untuk Perkuat Tata Kelola Program MBG
Irma Yuliana Bebas dari Penahanan, Kejari Jaktim Bersikap
Kemenag Tegaskan Masjid Istiqlal Tak Masuk Bursa, Wakaf Saham untuk Kemaslahatan Umat

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 10:45 WIB

Perkuat Pendapatan Daerah, Mendagri Minta Kepala Daerah Kedepankan Kepemimpinan Teknokratik

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:41 WIB

Menteri Ekraf Dorong Blockchain Perkuat Hak Cipta dan Ekonomi Kreatif Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:27 WIB

Sidang Perdana Gas Portable di PN Jakarta Utara, 15 Advokat LBH Peradi Profesional Turun Mendampingi

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:16 WIB

Data BPS Jadi Acuan Tekan Backlog, Mendagri Dorong Pemda Perkuat Kebijakan Perumahan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:43 WIB

Kekayaan Intelektual Hasil Inovasi Jadi Sorotan, BSKDN Dorong Pemda Tingkatkan Perlindungan

Berita Terbaru