Atensi Daerah dengan Inflasi Tinggi, Plt. Sekjen Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Langkah Pengendalian

Senin, 20 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatensi daerah yang angka inflasinya tinggi. Tomsi meminta kepala daerah mengoreksi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.

“Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.

Lebih lanjut, Tomsi mencatat, masih ada 42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024. Hal ini mengindikasikan daerah tersebut belum melakukan upaya pengendalian. “Saya minta teman-teman kepala daerah perhatikan ini,” ujarnya.

Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.

“Banyak komoditi yang tidak bisa dipenuhi oleh lokal, oleh sebab itu harus melaksanakan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi tersebut,” jelasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H Digelar, Kemenag Verifikasi Data Hisab dan Rukyat
Menag: Imlek 2577 Kongzili Momentum Perkuat Keadilan dan Persaudaraan
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Berikan Apresiasi kepada Bupati Pandeglang dalam Rakernas APDESI 2026
Kemendagri Dukung Kepengurusan Baru DPP APDESI Periode 2026–2031
Wamendagri Dukung Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Nusa Penida sebagai Green Island
Pawai Obor Semarakkan Tarhib Ramadan 1447 H di Jakarta Barat
Daryono Mundur dari Jabatan Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG
Menteri Ekraf Hadir dalam Pelantikan Pengurus IABA, Dorong Kolaborasi Global demi Kemajuan Negeri

Berita Terkait

Senin, 16 Februari 2026 - 22:11 WIB

Menag: Imlek 2577 Kongzili Momentum Perkuat Keadilan dan Persaudaraan

Senin, 16 Februari 2026 - 21:02 WIB

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Berikan Apresiasi kepada Bupati Pandeglang dalam Rakernas APDESI 2026

Senin, 16 Februari 2026 - 14:54 WIB

Kemendagri Dukung Kepengurusan Baru DPP APDESI Periode 2026–2031

Senin, 16 Februari 2026 - 12:45 WIB

Wamendagri Dukung Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Nusa Penida sebagai Green Island

Minggu, 15 Februari 2026 - 21:27 WIB

Pawai Obor Semarakkan Tarhib Ramadan 1447 H di Jakarta Barat

Berita Terbaru