JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta — Rencana pemerintah menambah anggaran riset nasional sebesar Rp 4 triliun dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa, terutama di sektor pangan dan energi. Namun, kalangan perguruan tinggi mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak semata bertumpu pada sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), melainkan juga memberi ruang memadai bagi riset ilmu sosial dan humaniora.
Pandangan itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., dalam wawancara di Kampus Terpadu UMY, Selasa (20/1). Menurut dia, penambahan anggaran riset patut diapresiasi karena selama ini akses pendanaan belum merata di semua perguruan tinggi.
“Tanpa dukungan negara, tidak mudah bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan berdampak luas. Tidak semua kampus memiliki sumber pendanaan riset yang kuat,” kata Zuly.
Ia menilai fokus pemerintah pada riset STEM—termasuk pertanian, teknologi, dan energi—selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Namun, Zuly menegaskan bahwa pengembangan teknologi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan.
“Ilmu sosial sering kali kurang terdengar. Padahal hampir semua persoalan teknologi, lingkungan, dan sumber daya alam bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Zuly juga meluruskan anggapan bahwa riset ilmu sosial selalu lebih murah dibandingkan riset STEM. Menurut dia, riset sosial berskala nasional justru membutuhkan biaya besar, terutama untuk pengumpulan data lapangan, survei, dan analisis kebijakan.
“Jika ingin meneliti efektivitas program keluarga berencana secara nasional, misalnya, tentu tidak cukup hanya di satu atau dua daerah. Itu membutuhkan riset besar dengan dana yang tidak sedikit,” katanya.
Selain soal keseimbangan disiplin keilmuan, Zuly menyoroti pentingnya keadilan distribusi dana riset antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Ia mengingatkan bahwa jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia jauh lebih banyak dan tidak sedikit yang memiliki kapasitas riset yang mumpuni.
“Perguruan tinggi negeri jangan sampai terlalu dimanjakan, sementara perguruan tinggi swasta dianaktirikan. Kebijakan pendanaan riset harus inklusif,” ujarnya.
Terkait kesiapan institusi, Zuly menyebut UMY memiliki klaster riset yang mencakup kebencanaan, pertanian, teknologi, kesehatan dan kedokteran, hukum, ekonomi, sosial-politik, hingga humaniora dan keagamaan. Dengan dukungan 665 dosen, UMY, menurut dia, siap berkontribusi dalam agenda riset nasional.
“Jika diberi kepercayaan dan dukungan pendanaan, sumber daya manusia kami siap bekerja,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan ekosistem riset perlu dipersiapkan sejak dini dengan melibatkan mahasiswa lintas jenjang. Mahasiswa magister dan doktor dapat berperan sebagai asisten riset, sementara mahasiswa sarjana dilibatkan sebagai enumerator. Di sisi lain, dosen didorong menyusun proposal riset yang relevan, aplikatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (ihd)
