JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menegaskan pentingnya memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan yang tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah bertajuk “Akselerasi, Transformasi, dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang diselenggarakan secara hybrid dari Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (16/4/2026).
Fatoni menekankan bahwa pemerintah daerah (Pemda) perlu lebih adaptif dalam memanfaatkan peluang pembiayaan di luar APBD guna mempercepat realisasi program pembangunan.
Ia menjelaskan, sejumlah skema strategis yang dapat dimanfaatkan antara lain kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta dukungan program dari kementerian dan lembaga.
“Pendanaan pembangunan tidak harus selalu bersumber dari APBD. Kolaborasi dan inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk memperluas ruang fiskal daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi skema pembiayaan alternatif sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat kemitraan, serta mengintegrasikan pembiayaan dengan perencanaan pembangunan.
Kemendagri mendorong Pemda untuk lebih proaktif, adaptif, dan strategis dalam mengakses berbagai sumber pembiayaan. Hal ini dilakukan agar tercipta ekosistem pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
“Dengan pendekatan kolaboratif yang terstruktur, diharapkan percepatan pembangunan daerah dapat terwujud secara nyata dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.(LSI)
Sumber : Puspen Kemendagri
