JENDELANUSANTARA.COM, Lebanon – Pemerintah Lebanon membuka babak baru dalam upaya meredakan konflik kawasan dengan memulai pembicaraan langsung dengan Israel di Washington, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Raggi menegaskan, jalur diplomasi ini berdiri terpisah dari dinamika konflik yang lebih luas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Dalam pernyataannya, Selasa (14/4/2026), Raggi menekankan bahwa hanya negara Lebanon yang memiliki mandat sah untuk mewakili kepentingan nasional dalam setiap perundingan. Prinsip kedaulatan, menurut dia, menjadi landasan utama dalam setiap langkah diplomatik Beirut.
“Lebanon berupaya, melalui negosiasi langsung dengan Israel, untuk mencapai gencatan senjata,” ujar Raggi.
Langkah ini menandai pertemuan diplomatik langsung pertama antara Lebanon dan Israel dalam lebih dari tiga dekade terakhir. Perundingan berlangsung di tengah situasi keamanan yang masih memanas di Lebanon selatan, di mana militer Israel terus melancarkan serangan terhadap kelompok Hizbullah.
Dalam pertemuan di Washington, delegasi Lebanon dipimpin oleh Duta Besar Nada Hamadeh, sementara Israel diwakili oleh Duta Besar Yechiel Leiter. Dari pihak tuan rumah, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio turut hadir bersama sejumlah pejabat tinggi, termasuk Duta Besar AS untuk Lebanon Michel Issa dan Utusan Tetap AS untuk PBB Mike Waltz.
Secara terpisah, Presiden Lebanon Joseph Aoun menyampaikan harapan agar pembicaraan tersebut menjadi titik awal berakhirnya penderitaan rakyat, khususnya di wilayah selatan yang selama ini menjadi episentrum konflik.
Namun, Aoun menegaskan bahwa stabilitas tidak akan tercapai selama pasukan Israel masih berada di wilayah Lebanon. Ia menekankan bahwa solusi jangka panjang harus bertumpu pada penempatan penuh tentara Lebanon hingga perbatasan yang diakui secara internasional.
“Satu-satunya solusi terletak pada tanggung jawab penuh negara dalam menjaga keamanan wilayah dan keselamatan warga tanpa keterlibatan pihak lain,” ujar Aoun.
Pertemuan ini menjadi ujian awal bagi efektivitas jalur diplomasi langsung yang lama terhenti, sekaligus membuka peluang baru bagi deeskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. (Anadolu/ihd)
