JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta — Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan arah kebijakan pembangunan berbasis perubahan perilaku masyarakat melalui program rekonstruksi sosial dalam satu tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Wawan Harmawan.
Komitmen tersebut disampaikan Hasto dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya di Taman Budaya Embung Giwangan, Senin (20/3/2026). Ia menyebut tahun pertama sebagai fase pembelajaran sekaligus pijakan awal untuk membangun tata kelola kota yang lebih responsif dan berkelanjutan.
“Tahun pertama ini kami jadikan sebagai ruang belajar untuk memulai perubahan. Dukungan mahasiswa, organisasi masyarakat, dan para pemangku kepentingan menjadi energi penting bagi kami,” ujar Hasto.
Menurut dia, rekonstruksi sosial ditempatkan sebagai tulang punggung kebijakan Pemkot. Fokusnya tidak semata pada pembangunan fisik, melainkan perubahan perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari.
Perubahan tersebut mencakup pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, hingga ketertiban lalu lintas dan parkir. Selain itu, disiplin di kawasan wisata dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi sasaran utama.
“Basisnya adalah perubahan laku masyarakat. Dari situ, kualitas kota akan terbentuk,” kata Hasto.
Namun, ia mengakui sejumlah pekerjaan rumah masih perlu dituntaskan. Salah satunya penguatan konsep Kota Pelajar melalui program One Village One Sister University yang menghubungkan kampung dengan perguruan tinggi.
“Nota kesepahaman sudah ada, tetapi implementasinya masih perlu didorong agar benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pengembangan Yogyakarta sebagai kota budaya produktif juga menjadi agenda lanjutan. Pemkot berupaya mendorong sektor budaya agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam waktu dekat, Pemkot Yogyakarta akan melakukan penataan anggaran dengan menyeimbangkan sektor fisik dan nonfisik. Pada sektor fisik, peningkatan kualitas infrastruktur menjadi prioritas, termasuk pembenahan taman kota dan trotoar.
“Kota ini akan kami percantik agar lebih bersih dan nyaman,” kata Hasto.
Adapun sektor nonfisik difokuskan pada penguatan regulasi dan perubahan kebiasaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah dan penataan kawasan Malioboro.
Pemkot juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha hotel dan restoran, untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong.
Selain itu, peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan dioptimalkan guna memperkuat partisipasi publik dalam program sosial.
Di bidang anggaran, Hasto menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dan tidak mengalami efisiensi. Bahkan, alokasi keduanya ditingkatkan.
“Tahun ini kami membangun SMP baru di Umbulharjo untuk menambah daya tampung,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya sekitar 1.000 kursi kosong di sekolah dasar negeri yang perlu dioptimalkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya untuk mendukung akses pendidikan gratis.
Dalam momentum refleksi tersebut, Pemkot Yogyakarta turut memberikan penghargaan kepada warga yang dinilai berkontribusi nyata dalam pembangunan kota.
“Kami mengapresiasi mereka yang bergerak di lapangan. Tanpa partisipasi masyarakat, sistem tidak akan berjalan efektif,” kata Hasto. (aga/ihd)
