JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung menyusul penangkapan seorang jaksa dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Banten pada 17 Desember 2025.
“Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Fitroh meminta semua pihak menunggu hasil koordinasi tersebut. Menurut dia, KPK akan menyampaikan perkembangan perkara setelah proses internal antarlembaga penegak hukum itu rampung. “Nanti kita lihat hasilnya,” kata Fitroh.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya OTT di wilayah Banten. Hingga Rabu malam, tim KPK mengamankan lima orang dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut.
“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
OTT di Banten menambah daftar operasi senyap yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Pada Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pada Juni 2025, KPK mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selanjutnya, OTT dilakukan pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pada 13 Agustus 2025, KPK juga menangkap pihak-pihak terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
Pada 20 Agustus 2025, KPK menggelar OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan. Berikutnya, pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Operasi berlanjut pada 7 November 2025 dengan penangkapan Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo. Terakhir, pada 9–10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam perkara dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025. (ihd)
