Kejagung Sita Alphard dan Dua Moge Hasil Korupsi Pegawai Direktorat Pajak 

Selasa, 25 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memberikan keterangan kepada wartawan. (Jennus)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memberikan keterangan kepada wartawan. (Jennus)

JENDELANUSANTARA COM, Jakarta — Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita satu unit Toyota Alphard serta dua motor gede dalam rangkaian penggeledahan kasus dugaan korupsi pengurangan kewajiban perpajakan perusahaan pada periode 2016–2020. Penyitaan dilakukan pada Minggu (23/11) di sejumlah titik di kawasan Jabodetabek.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan bahwa kendaraan tersebut diamankan bersama sejumlah dokumen yang dianggap relevan dengan penyidikan. “Selain dokumen, ada kendaraan roda empat dan roda dua yang disita,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Anang tidak merinci lokasi penggeledahan maupun asal-usul kendaraan yang disita. Ia hanya memastikan bahwa barang bukti kini berada dalam penguasaan tim penyidik Jampidsus. “Sementara diamankan oleh tim penyidik… di tempat yang sebagaimana mestinya,” katanya.

Ia menambahkan, penyitaan lain berpotensi menyusul seiring pendalaman perkara. “Biarkan dulu tim penyidik bergerak untuk mendapatkan bukti-bukti yang membuat kuat. Nantinya kami akan rilis ke depan seperti apa,” ucap mantan Kajari Jakarta Selatan itu.

Kejagung saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pegawai Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, yang diduga memperkecil kewajiban pembayaran pajak sejumlah perusahaan sepanjang 2016–2020. Sejumlah lokasi telah digeledah dan beberapa pihak telah dimintai keterangan.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga memastikan adanya pencegahan terhadap lima orang berinisial KD, BNDP, HBP, KL, dan VRH atas permintaan Kejagung. Pencegahan berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Dalam dokumen yang diterima, alasan pencegahan tercatat singkat: korupsi. (ihd)

Berita Terkait

Dinyatakan Terbukti Rugikan Negara Rp1,56 Triliun, Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara
Jelang Putusan Perkara Chromebook, PN Jakarta Pusat Perketat Pengamanan Sidang
Tiga Desa di Percut Sei Tuan Dikepung Busa Kimia, Sawah dan Mangrove Terancam
Bocah Empat Tahun Tewas Setelah Empat Jam Terjebak di Lubang Proyek Manggarai
Konfrontasi Kasus Kopi DP, Pelapor Soroti Upaya Pengalihan Sengketa ke Ranah Perdata
KPK Mencium Aliran Fee Proyek Kereta Api hingga ke Luar DJKA Kemenhub
KPK Temukan Dugaan Intervensi Audit BPK untuk Ubah Opini Muara Enim
DPR Sebut Serangan terhadap Polisi yang Bertugas di Jambi Ancam Supremasi Hukum
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:51 WIB

Dinyatakan Terbukti Rugikan Negara Rp1,56 Triliun, Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara

Selasa, 30 Juni 2026 - 11:53 WIB

Jelang Putusan Perkara Chromebook, PN Jakarta Pusat Perketat Pengamanan Sidang

Selasa, 30 Juni 2026 - 11:37 WIB

Tiga Desa di Percut Sei Tuan Dikepung Busa Kimia, Sawah dan Mangrove Terancam

Minggu, 28 Juni 2026 - 22:59 WIB

Bocah Empat Tahun Tewas Setelah Empat Jam Terjebak di Lubang Proyek Manggarai

Sabtu, 27 Juni 2026 - 10:05 WIB

Konfrontasi Kasus Kopi DP, Pelapor Soroti Upaya Pengalihan Sengketa ke Ranah Perdata

Berita Terbaru